
GIANYAR, BALIPOST.com – Banyak karya seni, inovasi, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gianyar berpotensi diklaim pihak lain. Hal itu dikarenakan selama ini banyak kreativitas warga Gianyar belum memiliki perlindungan hukum. Kondisi ini menjadi salah satu alasan DPRD Gianyar menggeber penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, usai memimpin Rapat Paripurna, Jumat (20/11) mengungkapkan, selama ini masih banyak masyarakat yang enggan mendaftarkan hak cipta maupun hak paten atas karya dan inovasinya. Selain proses yang dianggap rumit, persoalan waktu dan biaya juga menjadi kendala.
Karena itu, DPRD Gianyar mendorong adanya regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah turun tangan membantu masyarakat, mulai dari akses pendaftaran, pendampingan advokasi hingga pembiayaan pengurusan hak kekayaan intelektual (HAKI).
“Perda daerah, terutama di Gianyar, dibuat untuk memfasilitasi, mengakses, mengadvokasi, bahkan dari sisi pembiayaan dan lain-lain, agar mereka mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. Itu mendapatkan hak patenlah kasarnya,” ujar Sudarsana.
Menurutnya, Gianyar memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar. Daerah ini dikenal dengan daerah penghasil karya seni, budaya, kerajinan, serta berbagai produk UMKM yang memiliki nilai ekonomi. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran mendaftarkan dan melindungi hak kepemilikannya.
Sudarsana mencontohkan kesenian Kecak Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, yang saat ini justru digunakan secara komersil oleh daerah lain. “Contoh kita kenal Bona dengan tari kecak. Sementara sekarang yang mengklaim kan Pecatu. Karena kita enggak ngurus. Ini contoh,” katanya.
Ia menilai, persoalan tersebut menjadi pelajaran agar karya maupun produk lokal tidak kehilangan identitas dan hak kepemilikan hanya karena terlambat mengurus perlindungan kekayaan intelektual.
Melalui Ranperda tersebut, masyarakat yang memiliki temuan, inovasi, karya seni, maupun produk yang berpotensi mendapatkan perlindungan HAKI nantinya dapat mengajukan permohonan melalui pemerintah daerah.
Pemkab Gianyar diharapkan membantu proses pendaftaran melalui perangkat daerah terkait, termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pendampingan administrasi dan advokasi hukum, tetapi juga pembiayaan hingga kemungkinan pemberian reward.
Sudarsana menyebut, kepemilikan hak kekayaan intelektual bukan sekadar persoalan pengakuan terhadap pencipta atau penemu. Lebih dari itu, perlindungan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.
Apabila karya atau inovasi yang telah terdaftar dimanfaatkan pihak lain, pemilik hak berpeluang memperoleh royalti sesuai ketentuan yang berlaku. “Ketika ada orang lain menggunakan temuan atau ciptaan mereka, dengan punya hak paten terdaftar, nah itu pasti dapat royalti,” ujarnya.
Sudarsana berharap Ranperda ini nantinya tidak berhenti sebatas regulasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemerintah daerah untuk melindungi karya masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual lokal Gianyar. (Wirnaya/balipost)










