Sejumlah perajin tengah menganyam bambu untuk tempat buah. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali sepanjang Januari hingga November 2026 mencapai Rp12,5 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 138.877 debitur. Besarnya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pemasaran produk lokal.

Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Purnama, mengatakan tingginya penyaluran KUR menunjukkan respons positif pelaku UMKM terhadap fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah. Kehadiran KUR juga dinilai memberikan alternatif permodalan dengan beban bunga lebih ringan dibandingkan pinjaman informal yang berpotensi memberatkan pelaku usaha.

“Dulu pengalaman saya, UMKM itu kan minjam dari rentenir. Katanya menjerat karena bunganya tinggi. Dengan adanya KUR ini ada keringanan,” ujarnya, Selasa (17/11).

Menurut Dewa Purnama, akses pembiayaan yang lebih terjangkau memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Tambahan modal tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, hingga memperluas jangkauan pemasaran.

“Dengan adanya KUR ini, UMKM untuk menaikkan kelasnya, untuk berproduksi maupun pemasaran lebih merasa terbantu,” katanya.

Berdasarkan data penyaluran hingga November 2026, nilai akad pembiayaan KUR di Bali tercatat mencapai Rp12,500 triliun dengan 138.877 debitur. Sementara itu, baki debet atau outstanding tercatat sekitar Rp11,218 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi berbagai kategori pembiayaan yang tercantum dalam laporan penyaluran, sehingga tidak seluruhnya merupakan pembiayaan yang diterima UMKM.

Baca juga:  Dari Desa Celuk Bali, TSDC Angkat Kerajinan Serat Alam Makin Terkenal Melalui LinkUMKM BRI

Dari sisi sektor usaha, perdagangan besar dan eceran menjadi penerima pembiayaan terbesar dengan nilai akad sekitar Rp3,88 triliun yang menjangkau 47.338 debitur. Posisi berikutnya ditempati sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan nilai Rp2,58 triliun untuk 36.262 debitur.

Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya memperoleh pembiayaan sekitar Rp1,73 triliun kepada 19.303 debitur. Selanjutnya, industri pengolahan mencatat penyaluran Rp1,68 triliun dengan 21.051 debitur, sedangkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp1,32 triliun untuk 7.922 debitur.

Dewa Purnama mengungkapkan, pemanfaatan KUR di kalangan UMKM tidak sebatas menambah modal usaha yang sudah berjalan. Sejumlah pelaku usaha juga menggunakan fasilitas tersebut untuk memperbesar skala produksi, memperluas usaha, hingga meningkatkan kualitas tampilan dan kemasan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Beberapa UMKM, terutama di sentra-sentra, KUR-nya dimanfaatkan untuk menambah usahanya, memperluas usaha,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam mengembangkan desain dan kemasan produk. Padahal, tampilan produk menjadi salah satu faktor penting agar produk lokal dapat menembus pasar toko oleh-oleh maupun jaringan pemasaran lainnya.

Melalui tambahan modal KUR, pelaku usaha memiliki kesempatan memperbaiki kemasan dan meningkatkan daya tarik produk. Selama ini, biaya pengemasan yang relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya.

Baca juga:  Sopir Pariwisata Dituntut 12 Tahun Penjara

“Dulu desainnya belum bagus. Dia ingin produk-produknya bisa dipasarkan di toko oleh-oleh, terkait dengan kemasannya, bagaimana biar lebih baik. Karena biaya kemasan mahal,” jelasnya.

Berdasarkan persebaran wilayah, Kota Denpasar menjadi daerah dengan nilai akad KUR tertinggi di Bali, yakni sekitar Rp2,16 triliun dengan 17.739 debitur. Kabupaten Badung berada di posisi kedua dengan Rp1,84 triliun untuk 15.660 debitur, disusul Kabupaten Gianyar sebesar Rp1,78 triliun dengan 17.604 debitur.

Kabupaten Buleleng mencatat penyaluran sekitar Rp1,52 triliun kepada 25.195 debitur, sedangkan Kabupaten Tabanan mencapai Rp1,48 triliun dengan 16.300 debitur. Berikutnya, Karangasem mencatat Rp1,28 triliun, Bangli Rp841,23 miliar, Jembrana Rp832,36 miliar, dan Klungkung Rp747,75 miliar.

Sementara itu, berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro mendominasi penyaluran dengan nilai akad sekitar Rp7,68 triliun kepada 115.581 debitur. KUR Kecil menyusul dengan nilai sekitar Rp3,62 triliun untuk 11.837 debitur.

Selain kedua skema tersebut, laporan juga mencatat penyaluran melalui kategori Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp46,64 miliar dengan 7.326 debitur. Terdapat pula kategori Supermi sekitar Rp12,63 miliar, KUA Rp7,3 miliar, dan UMIPRO1 sekitar Rp5,18 miliar.

Laporan yang sama turut mencantumkan pembiayaan perumahan melalui kategori Demand Rumah sebesar Rp262,18 miliar dan Supply Rumah sekitar Rp531,97 miliar. Karena itu, total nilai akad Rp12,5 triliun merupakan akumulasi berbagai kategori dalam laporan dan tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai pembiayaan langsung bagi UMKM.

Baca juga:  5 Berita Terpopuler: Dari Proyek Hotel di Cepaka Dihentikan hingga Final Liga Champions

Di tengah besarnya realisasi penyaluran tersebut, Purnama berharap program KUR tetap berlanjut setiap tahun. Keberadaan fasilitas ini dinilai sangat dibutuhkan, khususnya oleh pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.

“Harapan dari UMKM juga setiap tahun ada dana KUR-nya. Sangat membantu untuk para UMKM, terutama UMKM mikro, sangat terbantu,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran pembiayaan. Perbankan diharapkan tidak hanya memperhatikan kelengkapan legalitas calon penerima, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar memiliki kegiatan ekonomi yang berjalan dan membutuhkan dukungan permodalan.

“Harapan dari Dinas Koperasi, mudah-mudahan UMKM yang benar-benar memiliki usaha bisa dibantu, di-support dari para pihak bank,” katanya.

Menurut Dewa Purnama, keberlanjutan program KUR perlu diikuti sinergi pemerintah dan perbankan dalam memperluas akses pembiayaan yang produktif. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, KUR diharapkan tidak sekadar meningkatkan jumlah pembiayaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha, peningkatan kualitas produk, penciptaan nilai tambah, serta daya saing UMKM Bali.

Dengan demikian, akses permodalan yang lebih terjangkau diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi UMKM untuk tumbuh berkelanjutan dan naik kelas. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN