MANGUPURA, BALIPOST.com – Rencana pemulihan Pantai Kuta dari ancaman abrasi kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Badung. Legislator gumi keris ini mendesak pemerintah mempercepat proyek pengisian pasir (replenishment) yang hingga kini belum terealisasi. Tak sekadar mendukung penanganan abrasi, DPRD bahkan menyiapkan dukungan anggaran melalui APBD 2027 agar lebar pantai yang terus menyusut bisa segera dipulihkan.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan, pihaknya siap mendukung percepatan proyek tersebut melalui alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2027. Meski kewenangan pelaksanaan berada di Balai Wilayah Sungai (BWS), ia meminta koordinasi lintas instansi segera ditingkatkan agar pekerjaan tidak terus tertunda.
“Kami berharap mudah-mudahan ada progres lagi, meski kami tidak mengetahui secara pasti kendalanya. Dari pihak DPRD Badung, dukungan anggaran melalui APBD tahun 2027 sudah disiapkan,” ujar Anom Gumanti saat menghadiri Aksi Bersih Pantai di kawasan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Sabtu (14/11).
Menurutnya, penanganan kawasan pesisir membutuhkan sinergi pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. DPRD bersama Pemkab Badung juga memiliki tanggung jawab terhadap penanganan kawasan pesisir mulai dari sekitar Beachwalk ke arah utara hingga Canggu.
Untuk itu, Anom meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung segera menelusuri penyebab lambatnya realisasi proyek, termasuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.
“Kami akan meminta teman-teman di jajaran teknis, khususnya Dinas PUPR, untuk menindaklanjuti dan terus berkoordinasi. Harus diketahui apa yang menyebabkan progresnya sedikit lambat,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kesiapan kapal laut untuk mengangkut material pasir. Kendala armada tersebut sebelumnya telah dibahas Komisi II DPRD Badung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Anom berharap persoalan teknis maupun faktor alam tidak lagi menghambat pelaksanaan proyek pada tahun mendatang. Secara perencanaan, replenishment ditargetkan mampu mengembalikan lebar Pantai Kuta hingga sekitar 100 meter. Namun, apabila kondisi alam tidak memungkinkan, penambahan 30 hingga 40 meter tetap dianggap memberikan dampak besar terhadap pemulihan kawasan pesisir.
Lebih jauh, proyek ini bukan hanya berkaitan dengan penanganan abrasi dan keindahan pantai. Pemulihan lebar pasir juga menjadi faktor penting dalam mendukung rencana pemerintah pusat mengoperasikan kereta pantai.
“Bagaimana mengoperasikan kereta itu kalau bibir pantai kita tidak ada. Kami berharap hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau Pemerintah Kabupaten Badung, tentu sudah pasti siap,” katanya.
DPRD Badung berharap dukungan APBD 2027 dapat menjadi dorongan konkret untuk mempercepat proyek replenishment Pantai Kuta. (Parwata/balipost)
