SINGARAJA, BALIPOST.com – Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Jumat (13/11). Kedua bangunan tersebut, yakni rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah, diduga melanggar ketentuan sempadan pantai.
Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi I DPRD Bali menemukan indikasi bangunan yang menjorok ke arah pantai. Di lokasi pertama, yakni rumah pribadi milik Made Jayadi, tim menyoroti bangunan yang dinilai melewati batas area kepemilikan dan mengarah ke laut.
Sementara di lokasi kedua, Villa Baba Sunset, ditemukan bangunan dermaga permanen berbahan beton yang diduga mengambil area sempadan pantai.
Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan sidak tersebut dilakukan selain sebagai bagian dari kunjungan kerja rutin, juga menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat terkait indikasi pelanggaran sempadan pantai. Sebelum turun ke lapangan, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat desa, desa adat, serta Satpol PP.
Menurut Harja Astawa, dalam pengecekan di lokasi pertama, pihaknya telah bertemu dengan pengelola rumah milik Made Jayadi. Dari hasil komunikasi tersebut, pemilik disebut mengakui adanya bagian bangunan yang menjorok melebihi batas hak kepemilikan.
“Kami mendapatkan fakta di lapangan bahwa pemilik mengakui bangunan tersebut melebihi hak yang dimiliki dan menjorok ke laut. Ini menjadi perhatian kami karena dikhawatirkan menjadi contoh bagi yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, di Villa Baba Sunset, Komisi I DPRD Bali menyoroti keberadaan bangunan tambahan berupa dermaga permanen. Menurutnya, bangunan tersebut diduga telah mengambil ruang sempadan pantai. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu akses masyarakat, khususnya nelayan yang hendak menambatkan perahu.
Harja Astawa menyebutkan, dugaan pelanggaran di kedua lokasi tersebut perlu didalami, baik dari sisi tata ruang maupun kelengkapan perizinan. Pihaknya juga akan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melengkapi data sebelum persoalan tersebut dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Terkait perizinan, ia menjelaskan, bangunan rumah pribadi milik Made Jayadi saat ini masih dalam proses administrasi menuju penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sementara untuk Villa Baba Sunset, pemeriksaan dokumen perizinan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena pihak terkait belum memberikan kepastian mengenai kelengkapan dokumennya.
Selain PBG, sejumlah dokumen lain juga akan ditelusuri, termasuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan dokumen perizinan lainnya.
Ia menambahkan, berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, terdapat bagian bangunan yang diduga melewati ketentuan sempadan pantai. Namun, kepastian batas dan luas pelanggaran masih memerlukan pengukuran serta penataan batas oleh instansi teknis terkait.
Lebih lanjut, Harja Astawa menegaskan pengawasan terhadap kawasan pesisir perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyinggung ketentuan Perda tentang Perlindungan Pantai dan Pesisir serta Perda Bendega yang mengatur perlindungan ruang dan aktivitas masyarakat pesisir.
Menurutnya, keberadaan bangunan yang menjorok ke pantai berpotensi membatasi ruang gerak nelayan, termasuk akses untuk menambatkan perahu. Selain itu, kawasan pantai juga memiliki fungsi sosial, adat, dan budaya yang harus tetap dijaga.
“Jangan sampai masyarakat nelayan tidak bisa menambatkan perahu, kemudian masyarakat juga kehilangan ruang untuk melakukan kegiatan agama, adat, dan budaya di pantai. Karena itu, aturan harus ditegakkan,” tegasnya.
Di sisi lain, pengelola rumah pribadi milik Made Jayadi, Jero Mangku Made Widiade, menyatakan bangunan tersebut direncanakan sebagai rumah tinggal pribadi, bukan untuk usaha. Ia mengaku seluruh proses perizinan telah disiapkan dan saat ini tinggal menunggu penerbitan PBG.
Widiade menjelaskan, pembangunan telah dimulai sekitar tiga bulan lalu di atas tanah warisan milik Jayadi. Ia juga menyebutkan bahwa pengukuran sempadan pantai telah dilakukan dan menurut pihaknya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Tanah itu tanah warisan, bukan baru dibeli. Sempadan pantai sudah kami ukur dan menurut pengukuran kami tidak melanggar. Area di depannya juga tetap bisa dimanfaatkan nelayan untuk menaruh perahu,” ujarnya. (Nyoman Yudha/balipost)
