DENPASAR, BALIPOST.com – Seluruh anggota DPRD Provinsi Bali telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025. Tingkat kepatuhan pelaporan tercatat mencapai 100 persen. Meski demikian, dalam proses pengisian laporan, sejumlah anggota dewan sempat mengalami kendala, terutama terkait pendataan dan pembaruan aset kekayaan yang dimiliki.
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Edy Subagiartha, mengatakan seluruh anggota DPRD Bali telah menyampaikan laporan kekayaannya melalui aplikasi elektronik LHKPN milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretariat DPRD Bali hanya bertugas memantau kepatuhan pelaporan, sedangkan pengisian data sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara negara.
“Itu by system semua,” ujar Edy saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Denpasar, Kamis (12/11).
Ia menjelaskan, setiap anggota dewan wajib mengisi dan mengirimkan laporan kekayaan secara mandiri melalui sistem e-LHKPN. Sekretariat DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengakses ataupun memeriksa rincian kekayaan yang dilaporkan karena data tersebut bersifat pribadi. “Kita hanya memonitor,” katanya.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan masing-masing anggota dewan telah menyelesaikan tahapan pengisian hingga pengiriman laporan. Setelah laporan disampaikan, proses pemeriksaan kelengkapan administratif sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.
Kendati tingkat kepatuhan mencapai 100 persen, Edy tidak menampik adanya sejumlah kendala dalam proses pelaporan. Kendala terutama berkaitan dengan pendataan seluruh komponen kekayaan yang harus diperbarui sesuai kondisi masing-masing pelapor.
Menurutnya, anggota dewan harus menghitung kembali perubahan nilai kekayaan, termasuk aset yang mengalami penambahan maupun pengurangan dibandingkan periode sebelumnya.
“Beberapa ada sih kendala terkait data, ya. Karena itu kan diminta data kekayaan semua. Jadi mereka harus berhitung lagi, tahun berapa, ada penambahan, ada pengurangan, gitu,” ungkapnya.
Dalam mengatasi kendala tersebut, Sekretariat DPRD Bali tidak melakukan pendampingan langsung terhadap penyusunan maupun penghitungan nilai kekayaan anggota dewan. Dukungan yang diberikan sebatas menyampaikan informasi mengenai ketentuan pelaporan, dokumen yang diperlukan, serta batas akhir penyampaian LHKPN.
“Kita nggak ada membantu, karena datanya pribadi semua. Ya, jadi kita menginformasikan paling batas akhir, terus data-data apa yang diperlukan, kita hanya informasi gitu,” tuturnya.
Edy memastikan pelaporan LHKPN periodik 2025 telah diselesaikan tanpa ada anggota dewan yang melewati tenggat waktu. Mekanisme pelaporan serupa akan kembali diterapkan pada 2027 dengan batas waktu mengikuti ketentuan pelaporan tahunan.
Terkait proses verifikasi, Edy menjelaskan KPK dapat meminta pelapor melengkapi dokumen tambahan apabila ditemukan persyaratan administratif yang belum terpenuhi. Salah satu dokumen yang kerap menjadi kendala adalah surat kuasa dari anggota keluarga yang telah berusia di atas 17 tahun.
“Nah, biasanya surat-surat kuasa yang kurang, karena anak yang di atas 17 tahun, dia harus membuat surat kuasa itu yang biasa itu yang kurang,” paparnya.
Ia mengungkapkan, pada pelaporan tahun sebelumnya terdapat dua anggota dewan yang sempat diminta melengkapi dokumen administratif. Kekurangan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan KPK.
“Ada dua yang kurang lengkap itu yang surat pernyataan yang saya sampaikan tadi. Jadi kita susul itu,” katanya.
Sekretariat DPRD Bali turut membantu mengoordinasikan format dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai, kekurangan administrasi tersebut dapat diselesaikan.
Edy menegaskan, kewenangan untuk memverifikasi laporan serta mengumumkan hasil pelaporan berada sepenuhnya pada KPK. Sementara itu, terkait kemungkinan adanya pengaduan atau permintaan klarifikasi lain dari KPK di luar persoalan administratif, pihaknya mengaku belum menerima informasi. “Belum ada, belum,” tukasnya.
Sementara itu, berdasarkan dokumen pengumuman LHKPN periodik 2025 yang telah berstatus verifikasi administratif lengkap, tiga dari empat pimpinan DPRD Bali tercatat mengalami penurunan harta kekayaan bersih dibandingkan laporan 2024.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya melaporkan harta kekayaan bersih sebesar Rp6,049 miliar pada 2025. Jumlah tersebut turun sekitar Rp4,94 juta dibandingkan laporan 2024 yang tercatat sebesar Rp6,054 miliar.
Penurunan lebih besar dialami Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa. Harta kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp5,756 miliar pada 2025, turun sekitar Rp266,92 juta dibandingkan laporan 2024 yang mencapai Rp6,023 miliar.
Hal serupa dialami Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi. Kekayaan bersihnya turun dari Rp8,045 miliar pada 2024 menjadi Rp7,406 miliar pada 2025. Dengan demikian, terjadi pengurangan sekitar Rp638,33 juta.
Berbeda dengan tiga pimpinan tersebut, Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra justru mencatat peningkatan harta kekayaan bersih. Nilainya bertambah dari Rp1,515 miliar pada 2024 menjadi Rp1,931 miliar pada 2025 atau meningkat sekitar Rp415,94 juta.
Perubahan nilai kekayaan para pimpinan DPRD Bali tersebut tercermin dari berbagai komponen yang dilaporkan, mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi, kas dan setara kas, hingga utang. Seluruh angka merupakan nilai yang tercantum dalam dokumen LHKPN masing-masing penyelenggara negara.
Meski terdapat perubahan nilai kekayaan antarperiode, Edy kembali menegaskan Sekretariat DPRD Bali tidak melakukan pemeriksaan terhadap rincian aset maupun perhitungan kekayaan anggota dewan. Tugas sekretariat sebatas memastikan kewajiban pelaporan telah dilaksanakan.
“Kita tidak bisa membuka aplikasi semua. Kita hanya monitor, mereka sudah ngeklik, dilanjutkan lapor, hanya itu saja,” jelasnya. (Ketut Winata/balipost)
