DENPASAR, BALIPOST.com – Dengan menggunakan pakaian adat, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kadis KLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, S.T.P., M.Si., hadir di PN Denpasar. Ia hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup di TPA Suwung, Denpasar, dengan terdakwa Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali periode 2019-2024, I Made Teja.
Di hadapan hakim, Kadis Arbani membeberkan sejumlah persoalan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita, mulai dari penanganan air lindi, kapasitas pengolahan sampah, hingga dampak pencemaran terhadap kawasan mangrove di sekitar Teluk Benoa.
Arbani yang pernah bertugas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) serta PPKLH menjelaskan, pada 2019 bidang yang menjadi tanggung jawabnya tidak menangani langsung operasional TPA Sampah Sarbagita. Pengelolaan teknis TPA berada di bawah unit pelaksana teknis (UPT) tersendiri.
Dia mengatakan, bidangnya lebih banyak menangani pengelolaan sampah dan limbah, termasuk upaya membatasi timbulan sampah plastik.
Terkait pemahaman mengenai tata kelola TPA Sampah Sarbagita diketahui setelah adanya sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masih di PN Denpasar, saksi menjelaskan setelah adanya sanksi administratif, pihaknya mendapat pembinaan mengenai hal-hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan TPA.
Lebih jauh dikatakan, TPAS Sarbagita sejak awal disiapkan dengan sistem control landfill. Berbeda dengan sanitary landfill yang mengharuskan sampah dipadatkan dan ditutup tanah setiap hari. Yang mana sistem control landfill dilakukan secara berkala sesuai jadwal.
Dalam persidangan, juga sempat di tanyakan terkait pengelolaan lindi. Saksi mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama penanganan air lindi. Kata dia, untuk pengurangan lindi dengan pola mengurangi sampah ke TPA. Air lindi merupakan cairan yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah. Menurut dia, kadar pencemar air lindi jauh lebih tinggi dibandingkan limbah domestik. Dalam keterangannya, kadar pencemar air lindi disebut mencapai sekitar 8.000 miligram per liter, sedangkan limbah domestik sekitar 450 miligram per liter.
Arbani juga menyebut volume sampah yang masuk ke TPA Sarbagita rata-rata mencapai 1.100 ton per hari. Kondisi tersebut membuat fasilitas pengolahan yang tersedia perlu ditingkatkan agar mampu menangani sampah lama maupun sampah baru.
Masih di PN Denpasar, Arbani juga menguraikan persoalan pencemaran di kawasan mangrove dari Tanjung Benoa hingga Benoa. Menurut dia, tekanan terhadap ekosistem mangrove tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi juga aliran sungai dan aktivitas di Pelabuhan Benoa, termasuk pencemaran minyak.
Dia mengungkapkan, pada 2019 terdapat sekitar 18 hektare mangrove yang mati. Dalam keterangannya, kondisi tersebut dikaitkan dengan proses reklamasi di kawasan Benoa. Pemerintah kemudian melakukan pemulihan melalui penanaman kembali. Hasilnya, mangrove yang ditanam disebut tumbuh dengan baik. Bahkan, penanaman kembali diperluas sekitar 14 hektare.
Usai sidang, kuasa hukum I Made Teja, I Gusti Agung Dian Hendrawan, menilai pembuktian mengenai luasan kerusakan mangrove dalam perkara yang menjerat kliennya masih perlu diperjelas. Menurut dia, ukuran luasan kerusakan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan belum ditemukan secara pasti. (Miasa/balipost)
