SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai memproses penjatuhan sanksi terhadap 14 pegawai yang terindikasi positif narkoba berdasarkan hasil tes urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. Penanganan terhadap belasan pegawai tersebut kini masih bergulir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, saat dikonfirmasi, Rabu (11/11), mengatakan proses penanganan dilakukan secara bertahap. Dari 14 pegawai yang terindikasi positif, lima orang telah diajukan untuk mendapatkan sanksi. Sementara pegawai lainnya masih dalam tahap analisis sebelum dibahas lebih lanjut oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).
“Yang kemarin ada 14 pegawai hasil tes urine BNNK positif narkoba. Tahap pertama, baru lima orang yang diajukan untuk sanksinya. Kemudian ada temuan lagi, sisanya masih dilakukan analisis untuk dibahas di Bapek,” jelasnya.
Suyasa mengungkapkan, satu orang dari belasan pegawai tersebut telah diberhentikan. Pegawai bersangkutan merupakan tenaga kerja yang berstatus berdasarkan nota kesepahaman (MoU) di RSUD Buleleng sehingga tidak memiliki status sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dengan status tersebut, pihak rumah sakit memiliki kewenangan untuk mengakhiri hubungan kerjanya.
Sementara itu, bagi pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), penjatuhan sanksi harus melalui pembahasan Bapek. Pertimbangan tersebut mencakup jenis pelanggaran, kedudukan pegawai, serta ketentuan kepegawaian yang dapat dijadikan dasar pemberian sanksi.
Menurut Suyasa, penanganan hasil tes urine ini berbeda dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang telah masuk ranah pidana. Sebab, pemeriksaan yang dilakukan BNNK merupakan bagian dari upaya deteksi dini, pencegahan, dan pembinaan, bukan berdasarkan proses hukum oleh aparat penegak hukum (APH).
Karena itu, bentuk penanganannya juga mempertimbangkan hasil pendalaman terhadap masing-masing pegawai. Langkah yang dapat ditempuh mulai dari rekomendasi rehabilitasi, teguran, hingga pemberhentian apabila pelanggaran dilakukan berulang kali dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan diperoleh lewat kasus pidana melalui APH, tetapi proses pembinaan dari deteksi dini tes urine BNNK. Ada tahapan rehabilitasi, ada yang memang mendapat teguran. Kalau sudah berulang, bisa saja diberhentikan. Semuanya tergantung posisi dan kondisi masing-masing pegawai,” paparnya.
Ia menambahkan, ketentuan sanksi bagi PNS yang tersangkut perkara pidana juga memiliki mekanisme tersendiri. Dalam kondisi tertentu, apabila ancaman hukuman pidananya tidak lebih dari dua tahun, pegawai masih dimungkinkan untuk tetap bekerja dengan konsekuensi sanksi kepegawaian, seperti demosi, pencopotan jabatan, hingga pembatasan hak kenaikan gaji. Pemberhentian menjadi salah satu bentuk sanksi terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pegawai yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika, baik PNS maupun PPPK. Pemkab Buleleng memastikan penanganan dilakukan sesuai aturan dan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai.
Temuan 14 orang positif tersebut merupakan hasil rangkaian 19 kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan BNNK Buleleng selama September hingga Oktober 2026. Pemeriksaan berlangsung mulai 16 September hingga 27 Oktober dengan menyasar sejumlah lingkungan pemerintahan, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pekerja, serta masyarakat umum. (Yudha/balipost)
