DENPASAR, BALIPOST.com – Memasuki musim hujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Sejumlah langkah mitigasi disiapkan, mulai dari normalisasi saluran drainase, pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan logistik dan peralatan, hingga mendekatkan alat berat ke sejumlah titik yang berpotensi mengalami longsor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali secara rutin melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelang musim hujan. Koordinasi tersebut bertujuan memperoleh informasi mengenai awal musim hujan hingga perkiraan puncak musim hujan sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi.
Berdasarkan informasi BMKG, BPBD Bali selanjutnya menerbitkan surat edaran kepada bupati/wali kota se-Bali serta para pemangku kepentingan agar mulai meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, kebetulan saya dulu kepalanya. Setiap tahun menjelang memasuki musim hujan, kita mengadakan rapat koordinasi dengan BMKG, sama juga dilakukan oleh kepala BPBD sekarang, minta informasi kapan mulai musim hujan, pada bulan berapa puncak musim hujannya. Selalu rutin,” ujar Dewa Made Indra saat ditemui di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11).
Dewa Indra menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi ancaman bencana, bukan berarti bencana dipastikan terjadi. Salah satu upaya yang harus segera dilakukan pemerintah kabupaten/kota, khususnya di kawasan perkotaan, adalah memastikan saluran air dan drainase berfungsi optimal.
Normalisasi, pengerukan, serta pembersihan sampah pada saluran air perlu dilakukan untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir yang dapat berdampak hingga ke kawasan permukiman.
Selain infrastruktur, kesiapan peralatan dan logistik kebencanaan juga menjadi perhatian. Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta memastikan ketersediaan alat berat untuk penanganan longsor maupun banjir. BPBD bersama Dinas Sosial menyiapkan logistik kebencanaan, sedangkan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan tenaga medis.
Kesiapan personel Basarnas, TNI, dan Polri juga perlu diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika bencana terjadi.
Setelah surat edaran diterbitkan, BPBD Bali akan menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan masing-masing instansi. Koordinasi tersebut sekaligus mendata jenis dan jumlah logistik, peralatan yang tersedia, serta lokasi penempatan alat berat.
Menurut Dewa Indra, penyiapan alat berat tidak hanya mengandalkan Dinas PU, tetapi juga melibatkan balai jalan dan balai wilayah sungai di bawah Kementerian PU yang memiliki peralatan di Bali. Seluruh peralatan tersebut akan dipetakan dan didekatkan ke kawasan yang memiliki potensi ancaman bencana.
Sejumlah jalur yang menjadi perhatian di antaranya jalur Singaraja-Denpasar, Singaraja-Gobleg, kawasan Karangasem, hingga Kintamani. Jalur-jalur tersebut dipetakan karena memiliki riwayat kejadian longsor sehingga membutuhkan kesiapan peralatan di sekitar lokasi.
“Contoh nih, sering terjadi longsor di daerah jalur Singaraja-Denpasar, atau juga Singaraja-Gobleg. Maka alat berat harus di situ. Sering terjadi di jalur Karangasem. Kemudian di jalur Kintamani,” jelasnya.
Ia mencontohkan, untuk mengantisipasi longsor di kawasan Bedugul, alat berat dapat ditempatkan di Desa Pancasari. Sementara itu, peralatan untuk mengantisipasi longsor di jalur Kintamani didekatkan ke wilayah Bangli.
Dengan penempatan tersebut, proses penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi longsor. “Misalnya untuk antisipasi longsor di daerah Bedugul sana, alat-alat berat ditempatkan di Desa Pancasari. Untuk alat antisipasi longsor di jalur Kintamani, alat-alat berat ditempatkan di Bangli. Seperti itu,” imbuhnya.
Mitigasi juga menyasar kawasan pariwisata, terutama destinasi wisata alam yang memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi. Dewa Indra mengaku telah meminta Kepala Dinas Pariwisata Bali berkoordinasi dengan seluruh pelaku industri pariwisata.
“Ya, saya sudah menginformasikan, sudah memberitahu Kepala Dinas Pariwisata untuk mengadakan koordinasi dengan semua teman-teman industri pariwisata yang juga didahului dengan surat edaran, supaya semuanya mulai memetakan kembali titik-titik lokasi di mana aktivitas pariwisata itu dilakukan, supaya dipetakan,” katanya.
Dewa Indra menegaskan, apabila hasil pemetaan menunjukkan adanya potensi ancaman bencana yang cukup kuat di suatu kawasan wisata, aktivitas pariwisata di lokasi tersebut sebaiknya dihentikan sementara. Langkah ini diperlukan untuk mengutamakan keselamatan wisatawan dan seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan tersebut.
“Kalau memang ada potensi yang cukup kuat akan terjadi sesuatu, sebaiknya dihentikan dulu. Nanti tunggu pasti dikeluarkan surat edaran dari Dinas Pariwisata,” tegasnya.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pemprov Bali berupaya memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, serta langkah mitigasi di wilayah rawan bencana dapat dilakukan sebelum memasuki periode puncak musim hujan. (Ketut Winata/balipost)
