DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan perluasan program Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah wilayah pesisir. Setelah Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, menjadi lokasi pertama pengembangan program tersebut di Bali sejak 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 26 kampung nelayan pada 2027 dan 23 kampung pada 2028. Perluasan ini menjadi bagian dari percepatan program nasional yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, mengatakan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk menyatukan aktivitas nelayan, mulai dari penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan, pengolahan hingga pemasaran dalam satu kawasan terpadu.
“Tujuan awal ini kan untuk mempersatukan nelayannya,” ujar Sumardiana, Selasa (3/11).
Menurutnya, konsep ideal Kampung Nelayan Merah Putih tidak sebatas menyediakan fasilitas penangkapan ikan. Kawasan tersebut nantinya diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi perikanan yang terintegrasi dengan pengolahan hasil laut, kuliner, budidaya hingga pariwisata.
“Nanti ada idealnya, kalau cita-citanya dari pusat ada yang penangkapannya di sana jadi satu. Terus ada pengolahannya juga, kulinernya di situ. Terus ada budidayanya,” jelasnya.
Di Bali, Desa Seraya Timur menjadi kawasan pertama yang dikembangkan. Kampung Nelayan Merah Putih ini dibangun dengan dukungan anggaran APBN 2026 senilai Rp 22 miliar di atas lahan sekitar satu hektare. Kawasan tersebut diarahkan menjadi sentra pengelolaan ikan tongkol yang berasal dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713.
Pengembangannya menyasar 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menaungi sekitar 350 nelayan. Adapun pengelolaan kawasan dilakukan melalui koperasi yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih Seraya Timur.
Sumardiana menjelaskan, keberadaan kampung nelayan tersebut diharapkan mampu memangkas kesulitan nelayan dalam mengakses fasilitas pendukung kegiatan melaut. Sebab, berbagai kebutuhan mulai dari tambatan perahu, pendaratan ikan, perawatan kapal, penyimpanan hingga pemasaran hasil tangkapan disiapkan dalam satu kompleks.
“Tujuannya mengintegrasikan antara penangkapan ikan, nelayan, pengolah ikan, pemasar dalam suatu lokasi, gitu kan. Termasuk juga ada bengkel, bengkel kapal. Diharapkan jadi nelayannya itu enggak pusing ke mana-mana, jadi sekomplek,” ungkapnya.
Sejumlah fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut meliputi tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, docking kapal, bengkel mesin kapal, kios perbekalan melaut, serta balai nelayan. Sarana pengolahan hasil tangkapan dan pemasaran produk perikanan juga disiapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Namun, pengoperasian seluruh fasilitas belum berjalan optimal. Salah satunya kegiatan pengolahan ikan yang masih dalam tahap uji coba meskipun bangunan dan sarana pendukung telah tersedia.
Kawasan tersebut juga memiliki fasilitas cold storage dengan kapasitas sekitar 10 ton. Fasilitas ini menjadi salah satu sarana penting untuk menjaga mutu hasil tangkapan ketika produksi ikan melimpah. Dengan demikian, nelayan tidak harus menjual seluruh hasil tangkapan secara bersamaan saat pasokan sedang tinggi.
“Jadi kalau melimpah dicakup di sana. Di cold storage. Tujuannya apa? Untuk menjamin mutu ikannya tetap baik,” katanya.
Ikan yang disimpan dapat dikeluarkan kembali ketika pasokan mulai berkurang. Pola penyimpanan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan ikan di pasaran sekaligus membantu menstabilkan harga.
Selain fasilitas yang telah tersedia, pengembangan kawasan juga mencakup rencana pembangunan gudang beku portabel berkapasitas 20 ton, Air Blast Freezer (ABF) berkapasitas satu ton, pabrik es portabel, serta sarana pengolahan pascapanen.
Dukungan infrastruktur lainnya meliputi penyediaan air bersih melalui pipanisasi sumur bor dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi kios pemasaran ikan, gapura, jalan lingkungan, pedestrian, MCK hingga Pura Segara.
Sumardiana menegaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada akhirnya bukan sekadar menghadirkan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penguatan rantai usaha perikanan.
“Ada enggak adanya Kampung Nelayan berapa pun, diharapkan peningkatan tujuan akhirnya kan bagaimana nelayan yang di sana itu sejahtera, itu aja intinya,” tegasnya.
Sementara itu, perluasan program di Bali mulai disiapkan di lima lokasi pada 2026. Masing-masing yakni Desa Air Kuning dan Candi Kusuma di Kabupaten Jembrana, Desa Pejarakan dan Patas di Kabupaten Buleleng, serta wilayah Manggis di Kabupaten Karangasem.
Kelima lokasi tersebut telah masuk dalam proses pengembangan melalui tahapan pengusulan dan verifikasi. Meski demikian, belum seluruhnya memasuki tahap pembangunan fisik.
Sumardiana mengatakan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di setiap daerah akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan nelayan setempat. Artinya, fasilitas yang dibangun tidak harus seragam, melainkan mempertimbangkan persoalan dan potensi perikanan di masing-masing kawasan.
Beberapa usulan dukungan yang disiapkan antara lain pengadaan alat tangkap dan fasilitas penunjang kegiatan melaut, termasuk akses terhadap bahan bakar bersubsidi.
Dengan target 26 kampung pada 2027 dan 23 kampung pada 2028, Pemprov Bali berharap semakin banyak kawasan pesisir yang memiliki fasilitas usaha perikanan terintegrasi. Program ini sekaligus diharapkan memperkuat posisi nelayan, tidak hanya sebagai pelaku penangkapan ikan, tetapi juga sebagai bagian dari rantai pengolahan dan pemasaran produk perikanan sehingga nilai tambah hasil laut dapat dinikmati masyarakat pesisir. (Ketut Winata/balipost)
