DENPASAR, BALIPOST.com – Krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menjadi sorotan seluruh fraksi DPRD Bali. Dalam sidang paripurna DPRD Bali yang mengagendakan pandangan umum fraksi, Senin (26/10), PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, Golkar, dan Demokrat-Nasdem menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan ketahanan energi, transparansi informasi stok BBM, pembentukan badan koordinasi khusus, hingga tuntutan pertanggungjawaban Pertamina atas dampak krisis yang dirasakan masyarakat Bali. Bahkan, Pertamina diminta memberikan kompensasi kepada masyarakat Bali.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ni Kadek Darmini, saat membacakan pandangan umum fraksinya, menegaskan bahwa persoalan ketersediaan dan distribusi BBM harus menjadi pembelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Bali. Meski antrean mulai terurai dan kondisi pasokan berangsur membaik, menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi PDIP mendorong percepatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah masalah terjadi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan keandalan energi daerah.
Bagi Fraksi PDIP, pengalaman penanganan krisis BBM harus menjadi momentum untuk membangun sistem antisipasi yang lebih kuat agar Bali tidak hanya mampu merespons krisis, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa, menyoroti dampak kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu. Antrean panjang hingga meluber ke badan jalan tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga berdampak terhadap mobilitas tenaga kerja dan distribusi logistik pangan.
Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang lebih transparan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyediaan kanal informasi digital yang menampilkan status ketersediaan stok BBM di masing-masing SPBU secara transparan dan real-time.
Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat mengetahui lokasi SPBU yang masih memiliki persediaan BBM sehingga antrean panjang dan penumpukan kendaraan bisa diminimalkan.
Harja Astawa juga menilai langkah taktis dan strategis masih diperlukan agar kondisi distribusi BBM benar-benar kembali normal. Ia mengingatkan agar penanganan krisis lebih menitikberatkan pada tindakan nyata daripada sekadar pernyataan.
Menurutnya, pernyataan pemerintah memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas, tetapi masyarakat membutuhkan bukti konkret bahwa persoalan sedang ditangani dan kondisi berangsur pulih.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra-PSI menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bali yang tetap tenang selama menghadapi antrean panjang. Masyarakat dinilai mampu menjaga ketertiban, tidak mudah terpancing provokasi maupun menyebarkan hoaks di media sosial, serta mematuhi arahan petugas TNI, Polri, dan pecalang.
Sikap tersebut, menurut Harja, mencerminkan identitas masyarakat Bali yang berbudaya.
Berbeda dengan usulan sebelumnya, Fraksi Partai Golkar mendorong penguatan kelembagaan untuk menangani persoalan pasokan BBM secara lebih sistematis.
Anggota Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Bali dalam mengoordinasikan penanganan kelangkaan BBM. Namun, pengalaman antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan bahwa persoalan energi membutuhkan sistem penanganan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Karena itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar Pemprov Bali mengkaji pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali.
Apabila pembentukan badan tersendiri dinilai belum diperlukan, Golkar menyarankan pembentukan unit koordinasi khusus dengan fungsi dan kewenangan yang jelas.
Badan atau unit tersebut diharapkan menjadi simpul koordinasi pemerintah daerah dalam memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mengidentifikasi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat penyelesaian persoalan yang melibatkan berbagai instansi.
Gunawan menegaskan, keberadaan lembaga tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan Pertamina maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Fokusnya adalah memperkuat koordinasi daerah agar potensi persoalan pasokan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-Nasdem menyampaikan sikap lebih tegas dengan menuntut pertanggungjawaban Pertamina atas krisis kelangkaan BBM yang terjadi sejak 12 Oktober 2026.
Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem, I Komang Wirawan, menyatakan krisis tersebut telah menimbulkan keresahan dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat Bali.
Menurut fraksinya, kelangkaan BBM turut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan biaya ekonomi sehingga masyarakat menanggung kerugian yang ditaksir mencapai triliunan rupiah.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat-Nasdem menuntut Pertamina beserta jajarannya memberikan kompensasi kepada masyarakat Bali. Salah satu mekanisme yang diusulkan adalah penyaluran dan pembagian dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat.
Selain tuntutan kompensasi, fraksi ini meminta Pertamina memperbaiki manajemen dan tata kelola distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Fraksi Demokrat-Nasdem juga mendesak Pemprov Bali mengambil langkah proaktif dengan menyampaikan surat resmi kepada pihak terkait, disertai data kebutuhan BBM dan gas yang riil di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan BBM serta gas bagi masyarakat Bali.
Menurut Wirawan, jaminan pasokan energi menjadi hal penting untuk menjaga aktivitas perekonomian, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta melindungi kesejahteraan masyarakat. (Ketut Winata/balipost)
