DENPASAR, BALIPOST.com – Dengan jumlah populasi yang mencapai 290,1 juta penduduk, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar bagi perkembangan artificial intelligence (AI). Indonesia berpeluang menentukan aturan dan prinsip etika dalam pemanfaatan AI, terutama di Asia Tenggara. Hal tersebut mengemuka dalam Global Ethics Forum (GEF) 2026 yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia, yaitu di Sanur, Denpasar.
Forum internasional yang digelar selama 3 hari ini, 20-22 Oktober 2026, mempertemukan sekitar 200 peserta dari 18 negara. Peserta meliputi pemimpin, akademisi, pelaku usaha, pembuat kebijakan, hingga perwakilan masyarakat sipil. Forum tersebut diselenggarakan Globethics bersama Yayasan Dharma Etika Madani (Yadema), dengan dukungan lebih dari 35 mitra regional dan internasional.
Presiden Globethics, Dietrich Werner, Rabu (21/10), mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi dalam menentukan arah tata kelola AI, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, perkembangan AI tidak cukup hanya dilihat dari peluang ekonomi dan kemajuan teknologi.
Diperlukan pula tata kelola yang memperhatikan nilai-nilai etika, kepentingan manusia, serta dampak teknologi terhadap masyarakat. “Asia Tenggara tidak boleh hanya menjadi pasar bagi AI, tetapi juga kawasan yang ikut menentukan bagaimana AI diatur,” katanya.
Werner juga menilai Bali menjadi tempat yang relevan untuk mempertemukan beragam perspektif dalam membahas persoalan etika global. Filosofi lokal Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, dinilai dapat memperkaya dialog internasional tersebut.
“Dengan mempertemukan kearifan lokal ini dengan perspektif global, kami berharap GEF 2026 dapat mendorong pendekatan tata kelola yang praktis, yang menempatkan manusia, relasi, dan masa depan bersama kita sebagai pusat pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pembahasan mengenai tata kelola AI menjadi salah satu agenda utama GEF 2026. Teknologi ini dinilai menawarkan berbagai peluang, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga percepatan produksi pengetahuan dan penyelesaian persoalan di berbagai bidang. Namun, pemanfaatan AI juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan privasi, akuntabilitas, keadilan, serta pembagian manfaat dan risiko teknologi.
Survei global KPMG, salah satu institusi audit internasional, di 47 negara menunjukkan tujuh dari sepuluh orang menginginkan adanya pengaturan terhadap AI. Meski demikian, kurang dari separuh responden meyakini bahwa aturan yang berlaku saat ini sudah memadai.
Persoalan tersebut dibahas dalam tiga sesi yang berfokus pada inovasi bertanggung jawab. Pembahasan mencakup kedaulatan AI, peran nilai budaya dan agama dalam tata kelola teknologi, serta penyusunan komitmen praktis untuk mendorong penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab.
GEF 2026 juga menjajaki gagasan pembentukan forum etika regional di Asia Timur dan Pasifik atau Asia Tenggara. Upaya ini diharapkan dapat membuka ruang dialog dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam merespons perkembangan teknologi.
Selain tata kelola AI, forum ini menyoroti pentingnya etika dalam dunia usaha. Perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan daya saing, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup konsumen serta kesejahteraan karyawan.
Wakil Presiden Globethics sekaligus pendiri Yadema, Dicky Sofjan, menegaskan bahwa etika berperan penting dalam menjawab berbagai persoalan global. “Etika dapat membantu kita menjembatani perbedaan, membangun kembali kepercayaan, dan menyadari bahwa kesejahteraan manusia, perdamaian, dan kemakmuran bersama adalah tanggung jawab yang harus kita perjuangkan bersama,” imbuhnya. (Widiastuti/balipost)
