DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali memastikan program insentif bagi anak ketiga dan keempat yang menggunakan nama Nyoman/Komang dan Ketut mulai disiapkan untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Program tersebut telah dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan ditargetkan segera diluncurkan setelah seluruh proses regulasi dan verifikasi data rampung.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan anggaran untuk program tersebut telah disiapkan dalam APBD Perubahan 2026. Namun, mekanisme serta sasaran penerima masih perlu diselaraskan karena program insentif Nyoman-Ketut merupakan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Disiapkan di anggaran perubahan (APBD 2026,red),” ujar Koster saat ditanya mengenai program insentif Nyoman dan Ketut untuk jenjang SMA/SMK/SLB usai mengikuti Rapat Paripurna ke-53 DPRD Bali, Jumat (25/9).
Gubernur Koster menyebut besaran bantuan untuk program tersebut masih perlu dicek dan diselaraskan dengan komponen anggaran yang berada di sejumlah OPD. Program ini tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga melibatkan urusan kesehatan dan sosial.
Untuk sektor pendidikan, program pada tahap awal menyasar jenjang SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Bali.
Koster mengatakan peluncuran program akan dilakukan setelah seluruh proses tersebut selesai. “Kita tunggu ini, Perda (APBD Perubahan 2026,red), nanti baru launching serentak,” ujarnya.
Ditemui di lokkasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menegaskan program tersebut merupakan kebijakan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dijelaskan hanya dari perspektif pendidikan.
“Programnya terintegrasi, berbagai OPD. Ada Dinas Kesehatan, kemudian ada biropem, ada Dinas Sosial, ada Dinas Pendidikan, seperti kesatuan yang utuh,” jelasnya.
Karena melibatkan sejumlah OPD, pria yang akrab disapa Gus Wes ini, menjelaskan penentuan penerima juga dilakukan berdasarkan indikator yang disepakati bersama. Salah satu dasar yang digunakan adalah data kemiskinan.
“Siswa Miskin. Khusus desil satu sampai empat itu. Nanti kita verifikasi,” ujarnya.
Data peserta didik sendiri akan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurut Wesnawa Punia, data tersebut telah diperbarui dan mencakup peserta didik yang menjadi sasaran program.
Untuk tahap awal, penganggaran difokuskan pada peserta didik di sekolah yang menjadi kewenangan provinsi. Selanjutnya, sekolah swasta juga akan dilibatkan sesuai dengan mekanisme dan basis data yang telah ditetapkan.
Berdasarkan informasi penganggaran yang disampaikan Disdikpora Bali, penerima program untuk tahap awal berasal dari kelompok Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 4. Jumlah sasaran untuk jenjang SMA/SMK/SLB disebut mencapai sekitar 42.550 siswa, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp34,04 miliar apabila setiap sasaran memperoleh Rp800 ribu.
Program insentif Nyoman-Ketut merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Bali untuk mendukung keberlanjutan nama khas Bali bagi anak ketiga dan keempat sekaligus memberikan dukungan sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga yang memenuhi kriteria.
Untuk pendidikan, tahap APBD Perubahan 2026 difokuskan pada SMA/SMK/SLB. Sedangkan mulai APBD Induk 2027, cakupannya direncanakan diperluas ke jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB. (Ketut Winata/balipost)
