JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara soal keputusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya batal dan tidak sah.
Gibran mengatakan sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Gibran mengutarakan Prabowo menyarankannya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).
Dilansir dari Kantor Berita Antara, Gibran mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo sudah seperti ayah dan anak. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima sejumlah saran dari Presiden, termasuk untuk memperjuangkan persoalan surat keterangan ijazahnya melalui jalur hukum.
Ia mengatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika persoalan surat keterangan ijazahnya.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Saran tersebut disampaikan setelah MA mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kemendikdasmen.
Karena bukan pihak dalam perkara tersebut, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan MA tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi.
Prasetyo mengatakan pertemuan Presiden Prabowo dengan Gibran tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo. (kmb/balipost)
