JAKARTA, BALIPOST.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pembangunan Bali harus ditempatkan dalam perspektif jangka panjang dengan berpijak pada konsepsi 100 Tahun Bali.
Orientasinya bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, melainkan memastikan Bali tetap memiliki daya hidup kebudayaan, keseimbangan ekologis, serta kekuatan spiritualitasnya hingga generasi mendatang.
Menurut Hasto, dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (31/8), perspektif inilah yang menjadi landasan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika mengingatkan berbagai dampak yang harus diperhitungkan secara mendalam dalam rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
“Bencana yang terjadi di Nepal dan kebakaran hutan dimana-mana saat ini adalah cermin kerusakan lingkungan yang luar biasa. Ini tidak boleh terjadi. Bali itu satu kesatuan pulau yang harus dilihat dalam satu kesemestaan. Politik tata ruang saat ini sangat penting. Daerah-daerah pertanian harus dilindungi agar tidak terkonversi. Sistem transportasi harus dibenahi, misalnya jalur logistik dihubungkan melalui laut yang mengelilingi Bali. Kereta api dibangun sebagai penghubung Denpasar dan Singaraja,” ujar Hasto.
“Jadi usulan Bandara Bali Utara sangat tidak tepat, dan hanya akan mempercepat eksploitasi Bali. Persoalan kesenjangan pertumbuhan yang sering dikeluhkan dapat diselesaikan secara teknokratik. Namun kelestarian lingkungan dan jati diri Bali dalam perspektif kultural, dan spiritual harus dipertahankan,” tambah Hasto yang pada Minggu (30/8) berada di Bali.
Katena itulah pembangunan Bali tidak boleh hanya dilihat dari pembenaran statistik pertumbuhan, investasi, ataupun pembangunan infrastruktur.
“Kita harus melihat Bali setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Ini yang telah dirumuskan dengan baik oleh Pak Koster Gubernur Bali. Pertanyaannya, Bali seperti apa yang hendak kita wariskan kepada anak cucu kita?” tanyanya.
Menurut Hasto, pembangunan Bali harus menggunakan cara pandang yang menyeluruh dengan mempertimbangkan daya dukung alam, tata ruang, demografi, struktur sosial, kebudayaan hingga kehidupan spiritual masyarakat Bali.
Karena itu, setiap proyek berskala besar, termasuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara perlu ditinjau ulang. “Dalam pandangan kami hal tersebut bukan prioritas dan lebih baik memperbaiki sistem transportasi dan koneksitas,” ujarnya.
Hasto mengingatkan, bahkan ketika proyek tersebut masih berada dalam tahap perencanaan saja, sudah terjadi perburuan dan pembelian tanah rakyat secara masif yang menunjukkan oligarki lebih dominan.
“Jangan sampai rakyat Bali kehilangan tanahnya dan pada akhirnya hanya menjadi penonton pembangunan. Terlebih apabila pembangunan itu kemudian lebih banyak digerakkan oleh kepentingan pemodal besar dan investasi asing. Tanah bagi masyarakat Bali tidak bisa semata-mata dilihat sebagai komoditas ekonomi. Di sana ada kehidupan, sejarah keluarga, tradisi, pura, pertanian dan hubungan spiritual dengan alam,” ujarnya.
Hasto mengatakan pembangunan Bandara Bali Utara juga harus diperhitungkan berdasarkan dampak turunannya dalam jangka menengah dan panjang. Bandara internasional berpotensi diikuti pembangunan kawasan komersial, perhotelan, properti, jaringan transportasi dan berbagai infrastruktur pariwisata.
Apabila tidak dikendalikan dengan konsepsi pembangunan yang kuat, menurut Hasto, perubahan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap tanah, lingkungan, sumber daya air serta struktur sosial dan budaya masyarakat Bali Utara.
“Jangan sampai atas nama pemerataan pembangunan, yang terjadi justru reproduksi persoalan yang selama ini muncul akibat konsentrasi pembangunan pariwisata. Bali Utara harus berkembang, tetapi berkembang berdasarkan karakter, kebutuhan rakyat dan daya dukung alamnya,” lanjut Hasto.
Menurut Hasto, Megawati telah mengingatkan pentingnya mencari alternatif pembangunan untuk memperkuat perekonomian Bali Utara tanpa harus mengubah bentang sosial, budaya dan ekologinya secara drastis.
Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah memperkuat konektivitas kawasan Surabaya–Banyuwangi–Bali, termasuk akses menuju Bali Utara, sekaligus membangun sistem transportasi internal Bali yang semakin efisien dan ramah lingkungan.
“Memperkuat interkoneksi Surabaya, Banyuwangi dan Bali, khususnya Bali Utara sebagaimana digagas Ibu Megawati, merupakan pilihan yang progresif. Bersamaan dengan itu, aksesibilitas menuju Bali Utara dapat diperkuat melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Hasto mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan konsepsi 100 Tahun Bali, yakni menempatkan pembangunan sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan peradaban Bali.
Menurutnya, Bali mempunyai modal yang jauh lebih besar daripada sekadar infrastruktur fisik. Bali memiliki kekayaan pengetahuan yang tersimpan dalam lontar, sistem pertanian dan pengairan tradisional, seni, arsitektur, ritual, desa adat hingga filosofi kehidupan seperti Tri Hita Karana.
“Daripada berpikir mengubah Bali hanya melalui pendekatan infrastruktur, jauh lebih penting menggali seluruh kekayaan peradaban Bali. Nilai kebahagiaan dan keseimbangan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sebagaimana tercermin dalam Tri Hita Karana justru sangat relevan ditransformasikan untuk Indonesia dan dunia,” beber Hasto.
Karena itu, pembangunan Bali ke depan harus menghasilkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kebudayaan dan menjaga keseimbangan ekologis.
“Konsepsi 100 Tahun Bali mengharuskan kita berpikir melampaui kepentingan ekonomi jangka pendek. Kemajuan Bali harus diukur dari kemampuan kita meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga tanah, air, kebudayaan dan seluruh ekosistem kehidupan Bali untuk generasi yang akan datang,” pungkas Hasto. (Ketut Winata/balipost)
