DENPASAR, BALIPOST.com – Kesempatan masyarakat Bali untuk mengikuti Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang digagas Pemerintah Provinsi Bali masih terbuka. Proses penerimaan mahasiswa melalui perguruan tinggi mitra untuk tahun 2026 masih berlangsung dan dijadwalkan hingga September mendatang.
Hingga Selasa (18/8), sebanyak 538 calon mahasiswa tercatat dalam program tersebut. Jumlah itu terdiri atas 358 calon mahasiswa melalui perguruan tinggi negeri (PTN) dan 180 calon mahasiswa melalui perguruan tinggi swasta (PTS).
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Made Sinar Darma Yasa, mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah mengingat proses penerimaan, khususnya pada PTS, belum berakhir.
“Untuk tahun 2025 lalu sudah terealisasi sebanyak 500 mahasiswa. Sementara untuk tahun ini masih berjalan karena proses penerimaan di PTS baru akan berakhir pada September mendatang. Hingga saat ini untuk tahun 2026 baru tercatat 538 calon mahasiswa,” ujar Sinar saat dikonfirmasi, Selasa (18/8).
Pada SKSS 2026, Pemprov Bali menggandeng 29 perguruan tinggi mitra, terdiri atas delapan PTN dan 21 PTS. Total kuota yang disediakan mencapai 2.500 mahasiswa, dengan rincian 1.205 kursi pada PTN dan 1.295 kursi pada PTS.
Dari sisi serapan sementara, kuota PTN telah terisi 358 calon mahasiswa atau sekitar 29,7 persen. Sementara PTS baru terisi 180 calon mahasiswa atau sekitar 13,9 persen. Secara keseluruhan, 538 calon mahasiswa tersebut setara dengan sekitar 21,5 persen dari total kuota 2.500 mahasiswa.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia mengatakan angka 538 calon mahasiswa tersebut tidak dapat langsung dijadikan gambaran tunggal mengenai capaian perluasan akses pendidikan tinggi di Bali.
Menurutnya, dalam perkembangannya sejumlah pemerintah kabupaten/kota mulai menjalankan program beasiswa pendidikan tinggi dengan skema yang serupa. Karena itu, data penerima bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diharmonisasikan agar capaian secara keseluruhan dapat terlihat.
“Kelihatannya menurun karena ada program serupa di Gianyar dan Badung. Satu sisi, Pemprov Bali sebenarnya merangsang masing-masing kabupaten/kota melaksanakan hal yang seperti Provinsi Bali. Syukur di Badung juga sudah melaksanakan dengan nilai (anggaran,red) yang lebih besar,” kata Wesnawa Punia, Selasa (18/8).
Ia menilai munculnya program serupa di tingkat kabupaten/kota justru menunjukkan adanya sinergi kebijakan untuk memperluas akses masyarakat Bali terhadap pendidikan tinggi.
“Tantangannya adalah kita harus mengharmonisasi data ini. Kalau di Badung berapa, di provinsi berapa, di Gianyar berapa. Supaya nanti tidak kelihatan kok rendah sekali capaiannya,” ungkapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Wes ini, masyarakat saat ini memiliki beberapa sumber pembiayaan pendidikan tinggi. Selain SKSS yang bersumber dari APBD Provinsi Bali, terdapat pula program pemerintah pusat melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta beasiswa yang disediakan pemerintah kabupaten/kota.
“Kan ada program dari beasiswa dari pusat, APBN, kemudian APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dan ini memang sudah terlihat bahwa sinergi lintas sektor sudah berjalan di Pemprov Bali,” katanya.
Gus Wes mengatakan Pemprov Bali sejak tahun lalu menginisiasi SKSS sebagai salah satu upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut turut mendorong kabupaten/kota mengembangkan skema bantuan pendidikan sesuai kemampuan dan kebijakan masing-masing.
“Ternyata Pemprov Bali sudah berhasil merangsang teman-teman kabupaten/kota melaksanakan hal yang sama di tingkat daerah masing-masing. Itu poinnya,” cetusnya.
Karena itu, menurutnya, angka penerima SKSS Pemprov Bali tidak semestinya dibaca secara terpisah dari penerima program pendidikan tinggi yang dibiayai pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Bali kini mendorong pengumpulan dan harmonisasi data tersebut agar nantinya tersedia gambaran agregat mengenai jumlah masyarakat Bali yang mendapatkan bantuan untuk mengakses pendidikan tinggi.
Di sisi lain, proses penerimaan SKSS 2026 masih terus berjalan. Disdikpora Bali telah melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra dan tim pengelola program untuk mempercepat proses penerimaan.
Sosialisasi juga diperluas hingga berbasis desa adat agar informasi mengenai program tersebut dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Kita sudah mendorong sampai berbasis desa adat. Kemudian perguruan tinggi-perguruan tinggi juga sudah kita rapat tiga kali di Dinas Pendidikan dengan tim pengelola Satu KK Satu Sarjana agar lebih cepat mengakselerasi program ini,” ujar Gus Wes.
Ia juga menegaskan masyarakat tidak diwajibkan menggunakan SKSS Pemprov Bali apabila telah mendapatkan atau memenuhi persyaratan untuk memperoleh skema beasiswa lain.
“Kalau ada programnya masuk di tingkat nasional melalui kementerian, kemudian tingkat kabupaten, ke Badung, Gianyar, itu silakan. Kita tidak mengklaim harus menggunakan program Pemprov,” katanya.
Bagi masyarakat dari kabupaten yang belum memiliki program serupa, kesempatan untuk memanfaatkan skema bantuan pendidikan yang tersedia tetap terbuka, termasuk melalui program pemerintah pusat maupun SKSS Pemprov Bali.
Dari delapan PTN mitra, Universitas Terbuka (UT) Denpasar memiliki kuota 200 mahasiswa dengan 88 mahasiswa telah terisi. IAHN Mpu Kuturan Singaraja menyediakan 100 kuota dengan 82 terisi.
Kemudian Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki kuota 250 dengan 65 terisi, Universitas Udayana (Unud) kuota 250 dengan 60 terisi, Politeknik Negeri Bali (PNB) kuota 200 dengan 55 terisi, serta Institut Seni Indonesia (ISI) Bali kuota 55 dengan delapan terisi.
Sementara Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki kuota 100 dan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali kuota 50. Berdasarkan data hingga 18 Agustus 2026, kedua perguruan tinggi tersebut belum tercatat memiliki penerima.
Secara keseluruhan, kuota delapan PTN mencapai 1.205 mahasiswa dengan 358 calon mahasiswa telah tercatat.
Pada kelompok PTS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki kuota 150 dengan 40 terisi. Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) memiliki kuota 100 dengan 29 terisi, ITB STIKOM Bali kuota 50 dengan 27 terisi, Universitas Triatma Mulya kuota 50 dengan 25 terisi, Primakara University kuota 50 dengan 20 terisi, serta Universitas Mahendradatta kuota 50 dengan 14 terisi.
Selanjutnya, Universitas Warmadewa memiliki kuota 150 dengan sembilan terisi, Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) kuota 100 dengan lima terisi, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (IPBI) kuota 20 dengan lima terisi, Universitas Dhyana Pura kuota 50 dengan tiga terisi, Universitas Bali Internasional kuota 25 dengan dua terisi, serta Universitas Hindu Indonesia (UNHI) kuota 50 dengan satu terisi.
Sejumlah PTS lainnya dalam data tersebut belum tercatat memiliki penerima. Perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan kuota 150, STIKes Buleleng 100, Universitas Dwijendra 50, Universitas Ngurah Rai 25, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) 25, STIKes Wira Medika Bali 20, STKIP Amlapura 30, Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali 25, serta Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama (IST NU) Bali 25.
Total kuota pada 21 PTS tersebut mencapai 1.295 mahasiswa dengan 180 calon mahasiswa telah tercatat hingga 18 Agustus 2026. Angka ini masih dapat berubah karena proses penerimaan PTS berlangsung hingga September.
Program SKSS diselenggarakan Pemprov Bali melalui kerja sama dengan PTN dan PTS sebagai perguruan tinggi mitra. Program ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2025, yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, membangun sinergi lintas sektor dalam pembiayaan pendidikan, serta mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Bali.
Penerima program merupakan calon mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi mitra dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Di antaranya berdomisili di Bali, berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, tidak sedang menerima beasiswa dari program lain, memiliki motivasi dan komitmen menyelesaikan pendidikan tinggi, serta memenuhi ketentuan lainnya.
Dukungan SKSS mencakup biaya pendaftaran Rp300 ribu yang diberikan satu kali. Selanjutnya terdapat bantuan UKT/SPP atau sebutan lainnya sebesar Rp1 juta setiap awal semester, paling lama delapan semester.
Program tersebut juga memberikan bantuan biaya hidup paling lama 48 bulan. Besarannya disesuaikan dengan lokasi perguruan tinggi, yakni Rp1,4 juta per bulan bagi penerima yang kuliah di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Rp1,2 juta per bulan bagi mahasiswa yang kuliah di luar Denpasar dan Badung, serta Rp750 ribu per bulan bagi penerima yang kuliah melalui Universitas Terbuka.
Dengan proses penerimaan yang masih berlangsung, Gus Wes berharap kuota SKSS 2026 dapat terserap lebih optimal. Pada saat yang sama, pemerintah provinsi mendorong sinkronisasi dengan program beasiswa kabupaten/kota maupun pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sekaligus menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)
