Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan inovasi Modul Ajar Literasi Keuangan sebagai Penopang SDM Bali Unggul di hadapan tiga penguji Financial Literacy Award 2026 yang diselenggarakan OJK yang dilakukan secara virtual dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan inovasi Modul Ajar Literasi Keuangan sebagai Penopang SDM Bali Unggul di hadapan tiga penguji Financial Literacy Award 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam presentasi yang dilakukan secara virtual dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7), Koster menegaskan bahwa literasi keuangan telah menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Bali menuju terwujudnya sumber daya manusia (SDM) unggul dalam kerangka Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru.

Paparan tersebut disampaikan kepada tiga penguji, yakni Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D. selaku Lektor Bidang Ekonomi Moneter dan Finansial Universitas Gadjah Mada, Rosy Wediawaty, S.E., M.Sc., M.S.E. selaku Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, serta Andi Mluhammad Yusuf selaku Pelaksana Tugas Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.

Koster menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali memandang pembangunan daerah pada hakikatnya adalah pembangunan manusia. Karena itu, literasi keuangan ditempatkan sebagai salah satu program prioritas untuk membentuk generasi Bali yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijaksana di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Menurutnya, inovasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan Modul Ajar Literasi Keuangan hasil kolaborasi Pemprov Bali dan OJK Provinsi Bali sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang tangguh, cerdas finansial, dan mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi Bali di masa depan.

Baca juga:  Universitas Trisakti Anugerahi Gubernur Koster Sustainability Leadership Award

“Bali merupakan provinsi yang memiliki aktivitas ekonomi sangat tinggi karena menjadi destinasi wisata dunia. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi digital, muncul pula tantangan berupa meningkatnya transaksi keuangan digital, investasi ilegal, pinjaman daring ilegal hingga berbagai bentuk kejahatan finansial. Karena itu, literasi keuangan bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan strategis,” ujar Koster.

Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi implementasi nyata nilai Jana Kerthi dalam konsep Sad Kerthi, yakni pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat peningkatan kualitas kehidupan.

Koster menjelaskan, Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun yang berlaku pada periode 2025–2125 menempatkan pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan teknologi sebagai satu kesatuan melalui konsep Pembangunan Semesta Berencana.

Dalam kerangka tersebut, literasi keuangan dinilai memiliki peran penting memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas inklusi keuangan, sekaligus mendukung transformasi Bali sebagai pulau digital.

Menurutnya, generasi muda saat ini hidup dalam ekosistem digital yang membuat mereka sangat dekat dengan pembayaran digital, layanan perbankan digital hingga investasi berbasis teknologi. Namun kemampuan menggunakan teknologi belum tentu diikuti dengan kemampuan memahami risiko dan pengelolaan keuangan

Baca juga:  Warga Busungbiu Tegaskan Wayan Koster Tak Tergantikan

Karena itu, materi dalam Modul Ajar Literasi Keuangan tidak hanya mengenalkan konsep menabung, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai peran OJK, perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan

Koster menyebutkan terdapat tiga tujuan utama modul tersebut. Pertama, meningkatkan literasi keuangan peserta didik sebagai calon pengguna layanan keuangan di masa depan. Kedua, menghadirkan standar pembelajaran yang seragam di seluruh sekolah. Ketiga, memastikan pemerataan akses pendidikan literasi keuangan bagi pelajar di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

“Yang ingin kita bangun bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap keuangan yang baik. Keberhasilan tidak cukup diukur dari anak mengetahui apa itu tabungan atau investasi, tetapi mereka mampu mengambil keputusan keuangan yang benar,” tegasnya.

Hingga saat ini, implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan telah menjangkau seluruh kabupaten/kota di Bali. Sebanyak 23.198 siswa kelas X pada 193 SMA dan MA telah mengikuti pembelajaran tersebut.

Meski demikian, Koster menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta, melainkan perubahan perilaku para siswa.

Berdasarkan laporan Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, jumlah rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di Bali mengalami peningkatan signifikan. Pada Desember 2025 tercatat sebanyak 46.567 rekening, sedangkan hingga Mei 2026 meningkat menjadi 104.217 rekening.

Baca juga:  Buka IAF, Wapres Harapkan 63 Tahun Persahabatan Ditingkatkan

“Inilah bukti bahwa pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya. Melalui program ini kami mulai melihat meningkatnya budaya menabung, bertambahnya kepemilikan rekening Simpanan Pelajar, meningkatnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal, serta semakin tingginya kesadaran siswa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab,” ujar Koster.

Selain mendorong budaya menabung, Pemprov Bali juga mulai melihat meningkatnya kemampuan pelajar mengenali berbagai bentuk kejahatan keuangan digital sehingga lebih terlindungi dari praktik investasi ilegal maupun pinjaman daring ilegal.

Ke depan, implementasi program akan diperluas tidak hanya pada SMA dan MA, tetapi juga mencakup SMK, SLB, SMP, perguruan tinggi hingga masyarakat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi di Bali.

Pada akhir paparannya, Koster menyampaikan tiga poin penting. Pertama, program literasi keuangan telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar kegiatan edukasi. Kedua, program dirancang berkelanjutan dengan perluasan implementasi ke berbagai jenjang pendidikan dan masyarakat. Ketiga, model Bali diharapkan dapat direplikasi secara nasional karena mengintegrasikan kurikulum, platform digital, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah secara menyeluruh. (kmb/balipost)

BAGIKAN