NEGARA, BALIPOST.com – Penataan pedestrian di sepanjang Jalan Ngurah Rai, Kota Negara mulai dikerjakan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pedestrian ini nantinya juga akan dijadikan percontohan penataan utilitas bawah tanah, sebagian jaringan telekomunikasi dan internet dipindahkan ke bawah permukaan tanah sehingga keberadaan tiang di sepanjang trotoar dapat dikurangi.
Proyek senilai Rp14,7 miliar yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2026 itu dilakukan dengan pekerjaan awal pembongkaran jalur saluran air di kanan kiri jalan Ngurah Rai, serta perataan lahan di eks pertokoan jalan Pahlawan (Barat Pasar Umum Negara).
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan (PUPRP) Jembrana, I Nyoman Wiartha, mengatakan, perataan dan pembongkaran saluran air di pinggir jalan ini merupakan bagian dari program penataan koridor Jalan Ngurah Rai guna mempercantik wajah Kota Negara.
Ruas Jalan Ngurah Rai sepanjang kurang lebih 1,2 kilometer di sisi kanan dan kiri jalan akan dibangun pedestrian. Dimulai kawasan jembatan Ijo Gading hingga Tugu Adipura.
Akan tetapi tidak seluruh ruas masuk dalam penanganan karena beberapa lokasi masih menjadi aset Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), termasuk area di depan Pasar Umum Negara.
Selain trotoar dan saluran air, proyek tersebut juga mencakup penataan taman kota di barat Pasar Umum Negara yang sebelumnya kosong. Pekerjaan sudah mulai dilakukan untuk penataan.
“Selain untuk estetika kawasan perkotaan, juga memperbaiki kondisi trotoar yang banyak mengalami kerusakan serta sistem drainase yang belum mampu mengatasi genangan saat hujan deras,” kata Wiartha.
Saat ini, di beberapa titik trotoar di Jalan Ngurah Rai mengalami kerusakan hingga berlubang sehingga mengurangi kenyamanan pejalan kaki sekaligus menurunkan keindahan kawasan pusat kota. Selain itu, titik-titik tertentu, sering tergenang saat hujan dengan intensitas tinggi.
Pengerjaan proyek ditargetkan berlangsung selama empat bulan dan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober 2026.
Penyedia layanan telekomunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) pada prinsipnya telah menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Hanya saja untuk jaringan kelistrikan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengingat kebutuhan investasinya cukup besar.
“Penataan jaringan kabel akan dimulai untuk provider telekomunikasi, utilitas bawah tanah agar kawasan sehingga lebih tertata. Kalau untuk jaringan listrik masih perlu dikaji karena membutuhkan biaya yang besar,” katanya.
Di beberapa lokasi, tiang provider yang jumlahnya semakin banyak dengan kabel yang menggantung menghambat ruang gerak pejalan kaki dan merusak pemandangan. Pemerintah daerah juga berencana menata sejumlah elemen visual kawasan, termasuk keberadaan papan reklame berukuran besar di depan Kantor BPD Bali Cabang Negara. Rencana pemindahan baliho tersebut masih dalam tahap kajian guna menentukan lokasi yang sesuai. (Surya Dharma/balipost)
