JAKARTA, BALIPOST.com – Jika “inclusion eror” pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa dihilangkan, negara bisa menghemat Rp170 triliun-Rp200 triliun. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Fadhil Hasan, dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (26/6).
“Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya,” kata Fadhil di Jakarta.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam skema subsidi seperti saat ini adanya suatu inclusion error, yaitu orang yang tidak berhak malah mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang berhak.
Fadhil mengatakan bahwa dari laporan terakhir misalnya menyatakan bahwa top 10 persen dari masyarakat yang terkaya menikmati subsidi sebesar Rp2,5 juta per kapita per tahun.
“Tapi 10 persen yang termiskin itu hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp50 ribu per kapita per tahunnya dari subsidi yang sekarang ini dan kompensasi yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain itu 20 persen masyarakat terkaya juga memperoleh manfaat lebih dari 50 persen daripada skema subsidi dan kompensasi yang berjalan sekarang ini.
Dan itu, kata Fadhil lagi, merupakan ketidakadilan, dengan subsidi yang tadinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada yang tidak mampu atau miskin, justru malah dinikmati oleh orang yang kaya.
“Kalau kita bisa menghilangkan inclusion error yang ada dalam subsidi dan kompensasi, kita bisa menghemat menurut perkiraan kami itu sekitar Rp170–200 triliun,” katanya pula.
Ia menambahkan, tugas pemerintah dan DPR adalah mendorong bagaimana inclusion error ini dihilangkan, atau dikurangi secara signifikan kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali.
“Saya kira kita harus melakukan skema subsidi bersifat tertutup atau diintegrasikan dengan data sosial ekonomi yang terbaru,” ujarnya lagi. (kmb/balipost)
