JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari Kantor Berita Antara, Selasa (31/3), menjelaskan realokasi anggaran itu merupakan langkah strategis dalam mengelola keuangan negara dengan memfokuskan kembali belanja K/L.
Pengalihan anggaran dilakukan terhadap belanja kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremional.
Anggaran dari sejumlah program itu direalokasi ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, contohnya mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.
Pemerintah pun terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.
“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ujar Menko Airlangga.
Kebijakan itu merupakan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang ditujukan untuk menjawab tantangan dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Salah satu kebijakan dalam transformasi ini adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Kebijakan lain juga mencakup penerapan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan efisiensi energi dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.
Kebijakan lain yang juga disampaikan adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” kata Airlangga.
Ia menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat, termasuk ketersediaan stok BBM dan stabilitas fiskal yang terjaga. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa. (kmb/balipost)
