DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Kerta Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (19/6). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, bersama Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri tersebut mengangkat tema “Diplomasi Parlemen untuk Transformasi Bali Menuju Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Berkualitas, dan Berdaya Saing Global.”
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster memaparkan kondisi terkini pariwisata dan perekonomian Bali pasca-pandemi Covid-19. Ia mengungkapkan bahwa Bali sempat mengalami kontraksi ekonomi hingga minus 9,3 persen pada 2020 akibat sektor pariwisata yang menyumbang lebih dari 60 persen perekonomian daerah lumpuh karena penutupan perjalanan internasional.
Namun, pemulihan berlangsung bertahap. Setelah ekonomi Bali terkontraksi minus 2,46 persen pada 2021, pertumbuhan kembali positif pada 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 5,82 persen pada 2025.
“Bali dua tahun benar-benar menderita karena wisatawan hampir tidak ada. Tahun 2021 sehari hanya sekitar 500 wisatawan asing yang datang, padahal biasanya puluhan ribu orang,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, pada 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai sekitar 7,05 juta orang, sementara wisatawan domestik sebanyak 9,2 juta orang. Total kunjungan wisatawan mencapai sekitar 16,3 juta orang, jauh melampaui jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,4 juta jiwa.
Menurut Koster, tingginya jumlah wisatawan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap devisa nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara selama berkunjung ke Bali mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan. Dengan jumlah kunjungan yang ada, perputaran ekonomi dari wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp176 triliun.
“Kontribusi wisatawan mancanegara Bali terhadap kunjungan nasional mencapai sekitar 45,8 persen. Ini menunjukkan betapa strategisnya Bali bagi sektor pariwisata Indonesia,” tegasnya.
Gubernur Koster menilai keunggulan ekonomi berbasis pariwisata dibanding sektor ekstraktif seperti tambang, minyak, atau batu bara adalah dampaknya yang lebih merata. Aktivitas ekonomi pariwisata tersebar di berbagai wilayah melalui hotel, restoran, transportasi, UMKM, hingga jasa lainnya.
Dampaknya, sejumlah indikator pembangunan Bali menunjukkan capaian positif. Tingkat kemiskinan berada di angka 3,42 persen, terendah secara nasional. Tingkat pengangguran hanya 1,45 persen dan prevalensi stunting sekitar 8,7 persen, juga termasuk yang terendah di Indonesia.
Meski demikian, Koster mengakui Bali menghadapi sejumlah tantangan serius akibat tingginya aktivitas pariwisata. Persoalan sampah, kemacetan, tekanan terhadap lingkungan, keterbatasan air bersih, hingga berbagai pelanggaran yang dilakukan sebagian wisatawan asing menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menegaskan Pemprov Bali telah mengambil langkah tegas terhadap berbagai aktivitas usaha ilegal yang dilakukan warga negara asing, termasuk penyalahgunaan investasi, akomodasi tidak berizin, bisnis ilegal, hingga pelanggaran keimigrasian.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Polda, Kejaksaan, Imigrasi dan kementerian terkait. Yang melanggar aturan langsung ditindak, termasuk deportasi bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran,” katanya.
Gubernur Koster juga menyoroti maraknya akomodasi dan usaha wisata yang dipasarkan melalui platform digital tanpa izin dan tanpa membayar pajak. Menurutnya, pemerintah terus melakukan penertiban agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan melindungi pelaku usaha lokal.
Di bidang pariwisata, mantan Anggota DPR RI 3 periode ini menegaskan Bali kini mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat. Ia menolak konsep pariwisata massal yang berpotensi merusak identitas dan nilai budaya Bali.
“Kita ingin wisatawan yang datang menghormati budaya Bali. Jangan sampai pariwisata berkembang tetapi merendahkan martabat dan citra Bali,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan lingkungan, Pemprov Bali juga tengah mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu. Salah satu proyek strategis yang disiapkan adalah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WtE) dengan kapasitas sekitar 1.200 ton per hari.
Gubernur Koster optimis persoalan sampah di Bali dapat tertangani secara signifikan pada 2028. Selain itu, pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan pembangunan infrastruktur transportasi guna mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat maupun wisatawan.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan pihaknya siap mendukung transformasi pariwisata Bali melalui jalur diplomasi parlemen di berbagai forum internasional. Menurutnya, Bali merupakan etalase Indonesia di mata dunia sehingga keberhasilan Bali menjadi keberhasilan Indonesia secara keseluruhan.
“Kontribusi Bali terhadap devisa dan perekonomian nasional sangat besar. Karena itu diplomasi parlemen harus bisa memberi dampak nyata, termasuk membantu promosi pariwisata Bali di tingkat internasional,” ujar Bramantyo.
Ia menjelaskan BKSAP memiliki jaringan kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas promosi Bali kepada wisatawan berkualitas dari berbagai kawasan dunia, termasuk Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Latin.
Bramantyo juga menyatakan dukungannya terhadap konsep pariwisata berkualitas yang tengah diterapkan Pemprov Bali. Menurutnya, peningkatan jumlah wisatawan tidak harus selalu menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana kunjungan wisatawan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.
“Bali memiliki keunikan yang tidak dimiliki destinasi lain. Nilai budaya dan kearifan lokal inilah yang harus terus dijaga sebagai kekuatan utama pariwisata Bali,” tandasnya. (kmb/balipost)
