JAKARTA, BALIPOST.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya membuka peluang pendanaan untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat menggunakan sumber dana alternatif.
Mulai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN), hibah luar negeri, maupun dukungan perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6) dikutip dari Kantor Berita Antara.
Nanik menjelaskan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengurangi ketergantungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan dapur MBG di wilayah yang belum tersentuh investor.
Selain itu, pihaknya juga melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ujarnya.
Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
“Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” kata Nanik.
“Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” imbuhnya.
Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.
Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
“Ini adalah program yang sangat bagus sekali karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” katanya.
Dalam menjalankan tugasnya, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang akan membantu pengawasan aspek keuangan serta Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono yang akan mendukung pengembangan dapur di wilayah 3T dan daerah yang infrastrukturnya belum terbangun. (kmb/balipost)
