DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha, melontarkan kritik keras terhadap kondisi tata ruang, pengelolaan aset, dan perizinan di Bali yang dinilainya semakin tidak terkendali. Bahkan, ia menyebut berbagai persoalan yang terjadi saat ini sudah mengarah pada praktik yang “brutal dan ugal-ugalan”.
Pernyataan tersebut disampaikan Supartha di hadapan ratusan peserta yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI Bali) saat audiensi dengan Pansus TRAP di Wantilan DPRD Bali, Rabu (3/6).
Dalam kesempatan itu, Supartha menyoroti berbagai temuan dan persoalan yang menjadi perhatian Pansus TRAP selama menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, berbagai pelanggaran tata ruang, persoalan aset negara maupun daerah, hingga penerbitan perizinan yang tidak sesuai ketentuan telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap arah pembangunan Bali.
“Masalah tata ruang, aset, dan perizinan itu sudah sangat brutal. Ya, sepakat sudah brutal? Sudah sangat brutal dan ugal-ugalan. Ya, setuju?” ujar Supartha yang disambut tepuk tangan peserta audiensi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Bali. Supartha mencontohkan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk persoalan pembangunan di kawasan yang menimbulkan polemik terkait tata ruang dan status lahan.
“Ini yang kita sedih sekali. Maka saya dengan istilah terindikasi brutal dan ugal-ugalan,” tegasnya.
Menurut Supartha, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengancam keberlanjutan lingkungan, budaya, dan tata kelola pembangunan Bali. Karena itu, Pansus TRAP berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang ditemukan.
Audiensi FOR HATI Bali dengan Pansus TRAP berlangsung dalam suasana dialogis. Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, mahasiswa, serta perwakilan komunitas adat yang hadir menyampaikan dukungan terhadap langkah DPRD Bali dalam mengawal penataan ruang, aset, dan perizinan agar pembangunan Bali berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga keseimbangan alam serta budaya Pulau Dewata.
Dukungan tersebut juga menjadi bentuk aspirasi masyarakat agar pemerintah lebih tegas dalam menindak pelanggaran tata ruang dan memastikan seluruh proses perizinan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)
