MANGUPURA, BALIPOST.com – Di tengah tekanan geopolitik global yang memengaruhi sektor pariwisata, Pantai Kuta justru menjadi sorotan. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, bergerak cepat meminta langkah konkret agar ikon wisata Bali itu tak semakin kehilangan daya tarik.
Ia secara tegas meminta jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Badung untuk segera melakukan revitalisasi destinasi, khususnya di kawasan Pantai Kuta yang belakangan kerap disorot karena dinilai kumuh.
Menurutnya, pembenahan destinasi wisata tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Ia menekankan pentingnya kerja terkoordinasi lintas sektor agar hasilnya benar-benar optimal dan berdampak jangka panjang.
Upaya penataan kawasan Kuta, lanjutnya, sebenarnya sudah mulai berjalan.
Salah satunya melalui penanganan abrasi pantai dengan pembangunan breakwater oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Pemerintah Kabupaten Badung juga telah mengalokasikan anggaran melalui APBD guna mendukung kelanjutan penataan kawasan tersebut. “Saatnya sekarang Kadis Pariwisata mulai melakukan revitalisasi destinasi. Contoh sederhana Kuta, yang sering menjadi sorotan publik dunia,” ujarnya.
Meski demikian, Adi Arnawa menilai pekerjaan terbesar justru terletak pada langkah lanjutan setelah penanganan fisik selesai. Ia menekankan pentingnya konsep dan arah pengembangan yang jelas agar Kuta kembali memiliki daya saing kuat.
Ia pun mencontohkan Pantai Sanur yang dinilai sukses membangun karakter destinasi. Salah satu indikatornya terlihat dari tingkat okupansi hotel yang mampu mencapai 80 persen. Keberadaan fasilitas seperti jogging track di sepanjang pantai disebut menjadi nilai tambah yang memperkuat daya tarik kawasan tersebut.
“Setelah itu, harus jelas apa yang kita lakukan berikutnya. Ini perlu pemetaan dan identifikasi matang. Contohnya Sanur sekarang punya karakter kuat. Okupansi hotel bisa 80 persen. Kenapa Kuta kalah? Padahal Kuta punya bentangan pantai yang sangat bagus dan luas,” katanya.
Bupati asal Pecatu, Kuta Selatan ini mendorong inovasi dalam penataan kawasan Kuta agar mampu bersaing dan kembali menjadi ikon pariwisata Bali. Ia mengaku telah memiliki rencana penataan, namun meminta jajaran teknis untuk melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Dinas PUPR, desa adat, hingga peninjauan regulasi yang berlaku. Jika diperlukan, regulasi akan disempurnakan demi mendukung pengelolaan destinasi yang lebih optimal dan berkelanjutan.
“Ke depan saya ingin pemerintah daerah bisa mengelola, tentu dengan pertimbangan melibatkan desa adat. Ini penting agar penataan berjalan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Parwata/balipost)
