SINGASANA, BALIPOST.com – Persoalan pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan yang mencuat ke publik mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Tabanan. Dua fraksi di lembaga legislatif tersebut, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra, sama-sama meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit milik daerah tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, mengajak semua pihak merespons secara jernih dan transparan berbagai keluhan yang disampaikan tenaga medis terkait pelayanan di RSUD Tabanan. “Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu setiap informasi terkait pelayanan di rumah sakit harus menjadi perhatian bersama dan disikapi dengan langkah yang jernih serta transparan,” ujar Eka, Rabu (11/3).
Ia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberanian tenaga medis yang menyampaikan kondisi pelayanan di lapangan. Menurutnya, suara tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas sistem pelayanan kesehatan daerah.
Eka menegaskan kritik dari tenaga medis tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang harus dihindari. Sebaliknya, kritik tersebut harus menjadi energi untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta manajemen RSUD Tabanan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan.
Evaluasi tersebut mencakup sistem klaim kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pengadaan dan distribusi obat, penerapan sistem digital pelayanan kesehatan, hingga mekanisme pengawasan agar tidak terjadi kendala yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pelayanan kesehatan publik. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya agar tidak muncul spekulasi yang bisa menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan melalui komisi terkait di DPRD Tabanan juga akan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit maupun instansi terkait guna memastikan setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan.
Eka menambahkan persoalan pelayanan kesehatan harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah, bukan sekadar polemik yang berkepanjangan di ruang publik.
Menurutnya, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD Tabanan dan RSUD Singasana.
RSUD Tabanan berstatus rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan utama di wilayah Bali Barat dengan layanan spesialis yang terus ditingkatkan. Sementara RSUD Singasana di Nyitdah berstatus tipe C dan berfungsi sebagai rumah sakit penyangga yang menyediakan layanan rujukan awal bagi masyarakat. Selain itu, layanan rawat darurat 24 jam di puskesmas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Tabanan juga menyayangkan munculnya isu ketiadaan obat di RSUD Tabanan yang mencuat setelah beredarnya voice note yang diduga berasal dari seorang dokter senior di rumah sakit tersebut.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Tabanan, I Wayan Wiryadana, mengaku prihatin apabila benar terjadi kekosongan obat bagi pasien di rumah sakit rujukan tersebut. “Tentu kami sangat menyayangkan dan prihatin dengan kondisi ini. Kenapa dan ada apa sebenarnya? Ini yang perlu digarisbawahi,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ketiadaan obat semestinya tidak terjadi pada rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan bagi rumah sakit tipe C di wilayah Tabanan dan sekitarnya.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta manajemen RSUD Tabanan segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Kami meminta pihak RSUD Tabanan segera menyelesaikan permasalahan yang kini sudah sampai ke publik,” tegasnya.
Ia juga berharap pihak rumah sakit dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di daerah tetap terjaga. (Puspawati/balipost)
