SINGARAJA, BALIPOST.com – Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Pasalnya, jumlah PMI asal Buleleng yang saat ini tercatat bekerja di wilayah tersebut mencapai ratusan orang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Buleleng, Putu Arimbawa, Selasa (3/3), menyebut penanganan terhadap PMI yang berada di kawasan Timur Tengah dipusatkan di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Untuk itu, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari BP3MI Bali terkait langkah yang harus diambil terhadap PMI di wilayah terdampak.
“Untuk kondisi terkini WNI di Timur Tengah, kami masih menunggu update dari BP3MI Bali. Sampai saat ini kami belum menerima arahan khusus,” ujarnya.
Arimbawa menambahkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara juga belum mengeluarkan perintah evakuasi. Meski demikian, pihaknya mengimbau para PMI, khususnya yang berada di wilayah rawan, agar membatasi pergerakan demi keamanan.
“Informasi terakhir dari kedutaan, belum ada perintah evakuasi. Namun memang di daerah tertentu ada pembatasan pergerakan karena situasi keamanan,” jelasnya.
Lebih lanjut Arimbawa menyebut, berdasarkan data dalam sistem resmi KP2MI tahun 2024, sebagian besar PMI asal Buleleng berada di Turki sebanyak 666 orang. Selanjutnya Uni Emirat Arab 46 orang, Yordania 18 orang, Oman 15 orang, Qatar 14 orang, Bahrain 4 orang, Arab Saudi 3 orang, dan Mesir 3 orang.
“Total PMI asal Buleleng yang tercatat resmi bekerja di kawasan Timur Tengah sebanyak 769 orang. Namun data riil di lapangan diperkirakan lebih dari itu karena ada yang berangkat melalui jalur non prosedural atau ilegal,” jelasnya.
Sementara itu, hingga kini Disnaker Buleleng belum menerima laporan atau aduan dari pihak keluarga terkait adanya PMI yang hilang kontak. Pihaknya juga belum membuka pos pengaduan dan masih menunggu instruksi dari BP3MI Bali.
“Untuk laporan dari keluarga, belum ada sejauh ini. Pos pengaduan juga belum kami buka, kami sifatnya menunggu instruksi dari BP3MI Bali. Kalau memang harus membuka posko atau sejenisnya, kami siap melaksanakan,” tandasnya. (Yuda/balipost)
