NEGARA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) mengingatkan Warga Negara Indonesia (WNI) asal Bali, terutama dari Jembrana, yang tengah bekerja maupun mengikuti program magang di sejumlah negara terdampak dinamika situasi di sekitar Iran, agar meningkatkan kewaspadaan.
Kepala Disnakerin Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi, mengatakan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk memonitor perkembangan terkini para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, BP3MI juga secara aktif berkomunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara yang bersinggungan langsung maupun berdekatan dengan wilayah konflik, seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan kawasan sekitarnya.
“Kami berkoordinasi intens dengan BP3MI serta KJRI setempat. Para PMI diimbau membatasi aktivitas di luar tempat tinggal dan tempat kerja, serta disiplin mengikuti arahan resmi dari perwakilan pemerintah RI,” ujar Mirah, Senin (2/3).
Sebagai langkah antisipatif, Disnakerin Jembrana juga melakukan pendataan terhadap PMI asal Bali, khususnya dari Jembrana. Langkah ini ditempuh untuk memastikan jumlah serta sebaran lokasi pekerja migran, sehingga jika situasi memburuk, pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan.
“Pendataan ini menjadi dasar jika sewaktu-waktu diperlukan evakuasi maupun pemulangan. Kami ingin seluruh PMI asal Jembrana tetap terpantau dengan baik,” jelasnya.
Di sisi lain, masyarakat yang berencana berangkat ke wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak konflik diminta menunda keberangkatan. Disnakerin bersama BP3MI akan memperketat pengawasan agar tidak terjadi penempatan tenaga kerja ke daerah yang dinilai rawan.
Mirah menegaskan, aspek keselamatan menjadi prioritas utama. Ia juga mengimbau keluarga PMI di Jembrana agar tetap tenang, menjaga komunikasi dengan anggota keluarga di luar negeri, serta segera melapor ke Disnakerin apabila memerlukan informasi maupun pendampingan.
Pemerintah daerah, imbuhnya, akan terus mencermati perkembangan situasi global dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan perlindungan optimal bagi PMI asal Jembrana.
Sementara itu, sejumlah relawan juga bergerak dengan membuka posko pengaduan untuk mengumpulkan informasi. Satgas AP3MI (Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) wilayah Jembrana, Wijanatha, mengatakan terkait dengan situasi di Timur Tengah, pihaknya membuka Posko untuk pengaduan baik bagi keluarga PMI maupun PMI terkait informasi kondisi di negara tempat bekerja.
“Kami harapkan tidak ada permasalahan, sejauh ini belum ada pengaduan. Dan kami juga menghubungi PMI yang bekerja disana masih aman namun tetap mengikuti imbauan KJRI,” katanya.
Relawan ini nantinya akan mendata dan mengkomunikasikan dengan pihak terkait bila terjadi permasalahan dengan PMI atau yang magang. (Surya Dharma/balipost)
