DENPASAR, BALIPOST.com – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memproyeksikan ekonomi Bali di tahun 2026 akan tumbuh 5,0–5,8 persen. Namun, pertumbuhan baru bisa tercapai jika sinergi lintas sektor terus diperkuat.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan, sinergi lintas sektor akan memastikan target tersebut, bahkan lebih tinggi, dapat tercapai. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam memperkuat perekonomian Bali agar tetap tangguh, mandiri, dan inklusif di tengah dinamika serta tantangan ekonomi global maupun regional.
Ia menegaskan bahwa konsep tangguh dan mandiri bukan sekadar jargon, melainkan arah strategis pembangunan ekonomi Bali ke depan. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, ia menjelaskan, tangguh berarti ekonomi mampu menghadapi turbulensi dan guncangan. Mandiri berarti mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar dengan memaksimalkan potensi lokal.
Dewa Indra mengingatkan bahwa Bali memiliki sejarah panjang guncangan pariwisata, mulai dari Bom Bali I dan II, flu burung, erupsi Gunung Agung, hingga pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi menjadi syarat mutlak. Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan merata. Pemerintah daerah mendorong pariwisata inklusif, agar manfaat ekonomi dirasakan lebih luas oleh masyarakat lokal.
Bagaimana dengan SDM? Dosen FEB Universitas Udayana, Dr. I Wayan Sukadana menilai, kualitas SDM Bali secara umum masih sangat kompetitif, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. SDM Bali bahkan sudah diterima pasar internasional, terbukti dari banyaknya pekerja migran Bali di kapal pesiar.
Namun, terdapat kelemahan pada segmen tenaga kerja unskill, yang kini banyak diisi pekerja pendatang. Di sektor non-pariwisata dan ekonomi digital, pemuda Bali dinilai mampu bersaing, meskipun menghadapi tantangan dari tenaga asing yang diduga menyalahgunakan visa kerja.
Optimisme juga datang dari sektor perbankan. Bank BPD Bali menargetkan pertumbuhan kredit 9 persen dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8 persen. Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menyebut, ekspansi kredit akan difokuskan pada akomodasi, makanan dan minuman, kredit pemulihan perumahan, kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM, dan pembiayaan perumahan, yang dinilai memiliki efek pengganda signifikan bagi ekonomi daerah.
Melihat ke depan, sejumlah ekonom memperkirakan ekonomi Bali pada 2026 tetap berada di zona ekspansif. Prof. IB Raka Suardana, akademisi dari Undiknas Denpasar, menyebutkan bahwa pendorong utama meliputi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, ekspansi perdagangan dan akomodasi, investasi properti hijau, pengembangan energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi digital, serta penguatan intermediasi keuangan, khususnya kredit UMKM.
Namun, risiko struktural tetap membayangi, terutama ketergantungan tinggi pada pariwisata serta tantangan regulasi tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. Jika transformasi ekonomi tetap bertumpu pada pariwisata semata, Bali akan terus berada dalam posisi rapuh menghadapi guncangan global. Tahun 2026 menjadi momentum krusial untuk menggeser arah pembangunan menuju ekonomi Bali yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (Suardika/bisnisbali)
