JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah melakukan pendataan secara rinci terhadap daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu,” kata Megawati dalam seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta, Jumat (19/12).
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Megawati juga menyoroti peran vital Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mitigasi bencana. Ia mengingatkan pentingnya akurasi data cuaca dan pemetaan wilayah.
“Tadi BMKG hadir tidak? Saya ingin mereka bicara soal peta. Perlu diingat, BMKG itu badan yang saya bangun (perkuat) dahulu karena saya sadar lembaga ini sangat diperlukan. Kita ini bukan negara benua, kita adalah negara kepulauan yang sangat dinamis,” ujarnya.
Terkait bantuan untuk korban bencana di Sumatera, Megawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang atau in natura.
“Ibu tidak akan memberikan uang. Mau beli apa kalau kondisinya sedang bencana? Jadi yang saya berikan adalah bantuan in natura. Logistiknya sudah didata dan dihimpun oleh struktur partai,” jelas Presiden ke-5 RI tersebut.
Ia menjelaskan bahwa bantuan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan secara terkoordinasi melalui Ketua DPC di wilayah terdampak.
“Ketua DPC adalah penanggung jawabnya. Bantuan yang disiapkan mulai dari beras, minyak goreng, telur, ikan asin, mi instan, hingga gas LPG dan genset. Selain itu, ada baju harian untuk pria, wanita, anak-anak, hingga peralatan masak lengkap,” tutur Megawati.
Ia menginstruksikan agar dapur umum milik Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP terbuka bagi seluruh masyarakat korban bencana di Sumatera, tanpa memandang latar belakang politik.
“Di Baguna ini kan saya buat dapur umum. Jadi, tidak ada perintah lagi, begitu Baguna turun, mereka harus segera buka dapur umum,” kata Megawati.
Presiden ke-5 RI ini juga menyinggung pentingnya menyesuaikan jenis makanan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, di tengah cuaca bencana yang identik dengan kondisi basah dan dingin, penyajian makanan haruslah yang hangat dan layak.
“Pada waktu seperti sekarang, dapur umumnya harus menyediakan masakan yang hangat. Bukan masakan ‘basah’ dalam arti sebenarnya, tapi karena suasananya yang basah (hujan/banjir), maka makanan hangat sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menekankan bahwa dapur umum Baguna adalah aksi kemanusiaan murni, bukan alat kampanye.
“Dapur umum itu tidak hanya untuk orang-orang partai, tidak. Siapa pun yang terkena dampak, siapa pun yang butuh makan, dipersilakan untuk makan di tempat kami. Ini tidak ada urusan partai, ini adalah murni urusan kemanusiaan,” kata Megawati. (kmb/balipost)
