
DENPASAR, BALIPOST.com – Forum Swakelola Sampah Bali berencana melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Bali dan DPRD Bali terkait kebijakan Penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025, Kamis (18/12). Namun, rencana aksi ini batal dilakukan.
Koordinator Aksi, I Wayan Suarta saat dikonfirmasi, Rabu (17/12), mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, sehingga tidak jadi menggelar demo besok.
“Tadi sudah audiensi dan diterima sama Pak Gubernur. Arahan dari beliau (Gubernur Bali, Wayan Koster,red) untuk aksi demo besok, Rabu tanggal 18 Desember 2025 ditunda sambil menunggu proses nego bersurat yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dan Badung ke Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Koordinator Aksi, I Wayan Suarta.
Terkait isi surat Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung ke Kementerian Lingkungan Hidup yang disampaikan Gubernur Bali, ia mengatakan isinya terkait permintaan agar TPA Suwung ditunda untuk ditutup per 23 Desember 2025. “Intinya minta TPA Suwung ditunda untuk ditutup,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan jika surat permintaan tersebut tidak membuahkan hasil, maka Forum Swakelola Sampah Bali akan menggelar demo pada 24 Desember 2025. “Dan apabila tidak membuahkan hasil maka tanggal 24 Desember 2025 kita akan melakukan aksi demo,” tegasnya.
Sebelumnya, beredar surat Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali yang akan melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Bali dan DPRD Bali yang akan dilakukan pada Kamis (18/12). Rencana aksi demo ini dilakukan karena Gubernur Bali belum menanggapi surat audiensi mereka yang dikirim pada tanggal 8 September 2025.
Dalam surat audiensi tersebut, Forum Swakelola Sampah Bali ini mengharapkan adanya kepastian tempat pengelolaan sampah yang baru bilamana TPA Suwung ditutup permanen pada 23 Desember 2025. Pada bulan Desember tersebut banyak hari raya besar, seperti Natal dan Tahun Baru serta adanya sampah kiriman dari luar pulau Bali di Pantai Kuta yang menyebabkan banyaknya volume sampah pada bulan tersebut.
Sehingga, forum ini ingin mendapatkan informasi dan kepastian dari Pemerintah Provinsi Bali terkait solusi yang diambil untuk mengantisipasi permasalahan sampah yang ada agar pariwisata Bali, alam Bali, dan masyarakat khususnya Denpasar dan Badung tidak resah terhadap dampak yang ditimbulkan dari penutupan TPA tersebut.
“Sebagai pegiat swakelola sampah, kami berharap adanya kepastian dari pemerintah agar kegiatan yang kami laksanakan dalam melayani pengangkutan sampah di masyarakat dan industri pariwisata dapat berjalan aman dan lancar,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)










