DENPASAR, BALIPOST.com – Penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025 rentan memicu gejolak. Kondisi ini sudah terlihat jelang penutupan, muncul pro kontra terkait rencana ini.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya pun turut mengomentari rencana yang tinggal 8 hari tersebut.
Ia mengatakan apabila nanti setelah penutupan TPA Suwung timbul gejolak terkait pengelolaan, pihaknya akan mengusulkan agar TPA Suwung kembali dibuka untuk open dumping.
“Ya, bapak Wali Kota dan bupati sudah memberikan solusi, Pemprov juga sudah memberikan solusi. seandainya terjadi kemandekan kami tentu mencoba untuk mengusulkan solusi terbaik membuka kembali ke depan, kami akan mengusulkan,” ujar pria yang akrab disapa Dewa Jack ini usai Rapat Paripurna, di Kantor Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (15/12).
Dewa Jack mengungkapkan bahwa Pemprov Bali bersama Bupati/Wali Kota se-Bali saat ini sedang melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) terkait rencana penutupan TPA Suwung ini.
“Hari ini ada koordinasi antara bupati se-Bali dengan pak Wali Kota dengan pak Gubernur Dengan Kementerian LH, untuk mendapatkan solusi terbaik untuk mempertimbangkan berbagai aspek regulasi kebijakan, kondisi lapangan kapasitas TPST/TPS3R, teba modern, dinamika pariwisata pada liburan akhir tahun, musim hujan dan lain-lain. nah itu yang menjadi pertimbangan rapat koordinasi itu. mudah-mudahan menghasilkan hasil yang baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali mencermati adanya Surat Pemberitahuan Gubernur Bali No. T.00.600.4.15/60957/ Setda tanggal 5 Desember 2025 dan memperhatikan berbagai keluhan masyarakat, yang menetapkan batas waktu penutupan TPA Suwung pada tanggal 23 Desember 2025. Fraksi Gerindra-PSI menyarankan kebijakan ini mesti dibarengi dengan solusi komprehensif untuk menuntaskaan akar masalah melalui kebijakan tata kelola sampah yang lebih baik.
“Jangan sampai sampah-sampah meluber di jalan-jalan, karena ini mencoreng citra pariwisata Bali di mata dunia,” tegas Grace Anastasia Surua Widjaya disela-sela penyapaian pandangan umum Fraksi Gerindra-PSI. (Ketut Winata/balipost)
