TABANAN, BALIPOST.com – Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Sanjayaning Singasana menggandeng BUMDes di 133 desa untuk memperkuat sistem ekonomi yang lebih terkontrol dan berkelanjutan. Langkah yang diawali dengan penandatanganan MOU kerjasama, Rabu (29/10) ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan di tingkat desa.
Menariknya, kerja sama ini juga diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan yang bertindak sebagai mediator sekaligus pengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.
Direktur Utama Perusda Sanjayaning Singasana, Kompiang Gede Pasek Wedha, S.T., mengatakan langkah ini nantinya akan diawali dengan pemetaan potensi dan kondisi keuangan setiap BUMDes di Tabanan.
“Kami akan turun langsung ke desa-desa untuk melihat potensi dan kondisi keuangan masing-masing BUMDes. Kerja sama akan dilakukan dengan BUMDes yang sehat, sementara yang belum sehat akan kita bina. Sekarang payung hukumnya sudah ada, selanjutnya akan dibuat perjanjian kerja sama (PKS) sesuai potensi desa, seperti beras, telur, kopi, atau buah,” jelasnya.
Menurut Kompiang, banyak BUMDes yang antusias menjalin kerja sama karena ingin berperan sebagai penyedia kebutuhan pokok di wilayahnya. Ada yang siap menyalurkan produk pertanian, ada pula yang ingin mengembangkan potensi unggulan seperti kopi dan buah lokal.
“Kami sudah mendapat banyak permintaan dari desa-desa, seperti di Pupuan untuk kopi dan di daerah lain untuk buah-buahan. Kami akan datangi satu per satu dengan data potensi desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Ke depan, Perusda juga akan melihat peluang pasar di luar Tabanan agar produk lokal bisa berkembang lebih luas,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menegaskan, kerja sama ini tentu sejalan dengan arahan Presiden agar daerah memperkuat ketahanan pangan hingga ke tingkat hilir.
“Presiden sudah menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan dari hulu sampai ke hilir di desa. Karena itu, dibentuk satuan tugas di daerah yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan TNI untuk mengawal agar sektor ekonomi tidak disalahgunakan,” ujar Bupati Sanjaya.
Menurutnya, semua produk pembangunan di Tabanan akan dijadikan pilot project yang dikawal oleh aparat penegak hukum (APH) agar pelaksanaannya terarah dan transparan.
“Dengan sistem seperti ini, desa punya pasar jelas saat panen. Kalau pemerintah tidak hadir di sektor hilir, maka pemasaran akan dikuasai oleh pihak luar atau kapitalis. Itulah yang ingin kita hindari. Karena itu, sejak awal semua proses dikawal oleh APH,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemkab Tabanan dan Polri juga sudah berjalan melalui program penanaman cabai dan tomat bersama petani untuk menjaga kestabilan harga di pasaran. Dalam kerja sama ini, setiap wilayah desa akan difokuskan pada potensi unggulannya, seperti beras dari Jatiluwih, kopi dari Pupuan, serta sayur-mayur dari Baturiti.
Setelah MoU, masing-masing desa dan Perusda akan menggelar pertemuan lanjutan untuk menyusun PKS yang lebih konkret. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa secara mandiri dan berkelanjutan, serta menjaga kestabilan harga bahan pangan di Tabanan menjelang hari-hari besar keagamaan.(Puspawati/balipost)
