JAKARTA, BALIPOST.com – Secara mengejutkan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan terhadap Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9). Perombakan kabinet ini terjadi di lima kementerian, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pelindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kelima kementerian yang dirombak itu masing-masing dipimpin Budi Gunawan, Sri Mulyani, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo.
Dalam pelantikan menteri baru yang berlangsung pada Senin sore, baru 3 yang dilantik menggantikan penjabat sebelumnya, yakni menteri keuangan, menteri koperasi, dan menteri pelindungan tenaga kerja migran Indonesia. Selain itu terdapat satu menteri yang dilantik, yakni menteri haji dan umroh beserta wakil menterinya.
Disarikan dari Kantor Berita Antara, berikut rekam jejak para menteri baru:
- Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.
Pria kelahiran 1966 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.
Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).
Ia juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, antara lain di Kemenko Maritim (2016-2018), Kemenko Polhukam (2015-2016), serta Kemenko Perekonomian (2010-2014).
Selain itu, ia sempat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).
Di luar jabatan struktural, Purbaya juga aktif sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).
Sebelum terjun ke pemerintahan, Purbaya memulai karier profesional sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989-1994. Namanya kemudian dikenal luas di kalangan analis ekonomi saat bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist pada 2000-2005.
Ia meniti karier hingga dipercaya sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute (2005-2013), Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006-2008), dan Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013-2015).
2. Ferry Juliantono
Ferry Juliantono dilantik sebagai menteri koperasi yang baru dalam Kabinet Merah Putih, Senin (8/9) sore. Ferry menggantikan Budi Arie Setiadi.
Ferry bukan wajah baru di Kementerian Koperasi. Ia merupakan wakil dari Budi Arie dalam Kabinet Merah Putih.
Ferry memiliki rekam jejak di berbagai organisasi, terutama di sektor koperasi.
Sejak tahun 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Sekretaris Dewan Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INDUK KUD) sejak 2018.
Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Saat ini, Ferry juga merupakan komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
Sebelumnya, ia pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada 2019-2022, Ketua Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) 2019-2022, dan Ketua Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (Aspebindo) 2010-2022.
Ferry Juliantono memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan sosiologi. Ia lulus dari pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran pada 1993.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di program pascasarjana studi Ekonomi Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 2006. Ia juga resmi meraih gelar Doktor Sosiologi dari UI pada 2015.
Sementara karier politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2010. Ia kemudian menjadi kader Partai Gerindra dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra.
Ia telah menerbitkan tiga publikasi, yakni Jalan Baru Ekonomi Diadili (2009), Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO (2007), dan Tanah Untuk Rakyat (2000).
Beberapa penghargaan yang ia terima antara lain Wakil Serikat Pekerja Indonesia untuk Konferensi International Labour Organizatiaon (ILO) di Jenewa, Swiss pada 2001, dan Penghargaan “100 Tokoh Koperasi Indonesia” karya Irsyad Muchtar.
3. Mukhtarudin
Mukhtarudin dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di Istana Negara, Jakarta, Senin. Ia menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI. Mukhtarudin diketahui sudah 3 kali menjabat sebagai anggota DPR RI, yakni 2004-2009; 2019-2024; dan 2024-2029.
Mukhtarudin berasal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum terjun ke dunia politik, ia tercatat pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Penanaman Modal Daerah Waringin Barat sejak 1990 hingga 2002.
Kemudian dirinya beralih menjadi pengusaha swasta sebelum pada akhirnya dirinya bekerja sebagai wakil rakyat, terhitung sejak 2004.
Menurut laman resmi DPR, jabatan terakhir Mukhtarudin sebelum dilantik adalah anggota Komisi XII DPR dengan lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan Investasi.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.
4. Mochammad Irfan Yusuf
Mochammad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan telah diprediksi oleh sejumlah pihak. Apalagi ia merupakan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), sebelum bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari itu sudah aktif terlibat dalam penyelenggaraan haji 2025. Pada saat itu, ia bertugas sebagai pendamping, pengawas, serta mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan Kementerian Agama.
Pasalnya, BP Haji saat itu diproyeksikan akan mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara mandiri dan lepas dari Kementerian Agama pada pelaksanaan haji 2026.
Belum lama ini, Gus Irfan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani juga sudah berkunjung ke Arab Saudi untuk melihat lahan seluas 80 Hektare (Ha) yang akan digunakan sebagai Kampung Haji Indonesia. Namun, untuk lokasi pihaknya belum bisa memastikan karena masih mencari kawasan yang tepat.
Gus Irfan adalah salah satu pengasuh pondok pesantren di Jombang dan merupakan putra dari KH Yusuf Hasyim, yang merupakan anak dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari.
Pria kelahiran Jombang ini berusia 62 tahun dan menempuh pendidikan dasar di daerah asalnya. Ia menyelesaikan pendidikan di SMPP Jombang (sekarang SMAN 2 Jombang) pada tahun 1981. Setelah itu, Gus Irfan melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 1985.
Ia kemudian melanjutkan studi magisternya di universitas yang sama. Saat ini, Gus Irfan memiliki peran penting di Lembaga Perekonomian NU (LPNU) sebagai Wakil Ketua.
Pada tahun 1989, ia dipercaya menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng. Pengalaman panjangnya di dunia pesantren juga membuatnya dipercaya sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng dari tahun 1996 hingga 2016.
Selain itu, Gus Irfan pernah memimpin Pesantren Al-Farros sejak tahun 2006 dan juga mengajar di Akper Widyagama Malang pada 2013-2016.
Kiprahnya di dunia politik bermula saat ia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada tahun 2018, Gus Irfan sempat menjadi Juru Bicara untuk tim Prabowo-Sandiaga Uno, setelah dinilai memiliki pengalaman yang relevan di LPNU.
Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, ia maju pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII, meraih 77.433 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya serius untuk memperkuat tata kelola layanan bagi jamaah Indonesia yang setiap tahunnya menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Sebagai negara dengan jumlah jamaah calon haji dan umrah terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil dalam penyelenggaraan dua ibadah tersebut, baik dari sisi administrasi, logistik, pembinaan, kesehatan, hingga akomodasi, semuanya membutuhkan perhatian khusus.
Karena itu, lahirnya Kementerian Haji dan penunjukkan Gus Irfan diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi.
Kelahiran kementerian dan penunjukkan ini juga benar-benar menandai berakhirnya kewenangan Kementerian Agama, setelah 75 tahun melayani haji. (kmb/balipost)
