DENPASAR, BALIPOST.com – Pada 2026, Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan 4 kabupaten/kota di Bali menganggarkan pembiayaan transportasi umum Bus Trans Metro Dewata (TMD) sebesar Rp56,3 miliar. Sebanyak 30 persennya atau Rp16,9 miliar dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Sisanya sebanyak 70 persen atau Rp39,4 miliar penganggarannya dilakukan secara bergotong royong oleh 4 kabupaten/kota, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
“Kabupaten Badung Rp16,6 miliar, Denpasar Rp15,8 miliar, Gianyar Rp5,3 miliar dan Tabanan Rp1,6 miliar,” ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster pada saat menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar serta Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) Tahun 2026, di Jaya Sabha Denpasar, Kamis (4/9).
Koster mengatakan penandatanganan kerjasama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. “Pada tahun 2025 ini sudah berjalan, tapi hanya 9 bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 full alokasinya,” kata Wayan Koster.
Terkait pembagian persentase kabupaten/kota, dikatakan hal ini disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsional layanan Bus TMD berdasarkan kabupaten/kota.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa penandatangan tersebut baru merupakan pagu anggaran saja. Untuk realisasinya akan menunggu hasil evaluasi dari tim sehingga penganggaran dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien.
“Kalau kita lihat maksimum keteriisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen, padahal menurut kriteria bank dunia rata-rata harus 50-60 persen. Jadi masih rendah sekali. Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” ungkap Koster.
Terlepas dari hal itu, Wayan Koster menyampaikan bahwa ia akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan transportasi publik di Provinsi Bali secara berkelanjutan. Ia menjelaskan memang tidak mudah untuk mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke Transportasi Publik.
“Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” jelasnya.
Koster menyampaikan bahwa pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat/publik dengan alokasi anggaran yang diperlukan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. (Ketut Winata/balipost)
