DENPASAR, BALIPOST.com – Pada Sabtu (30/8), ribuan orang berkumpul di depan Mapolda Bali, menyuarakan keresahan dan tuntutan terhadap situasi bangsa, terutama terkait insiden tragis yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya, Kamis (28/8). Demonstrasi ini dimulai sekitar pukul 10.30 WITA dan berlangsung hingga berita ini diturunkan.
Dalam orasi yang berlangsung, salah satu demonstran dengan penuh emosi mengungkapkan, “Kami marah, kami kapok, kami muak, pak…” diikuti sorakan ribuan orang yang hadir. Mereka menuntut agar aparat bisa berbicara dari hati ke hati dengan rakyat, yang telah merasa sakit dan kecewa terhadap sistem yang ada. “Pandang kami sebagai manusia,” seru pendemo tersebut sambil menuntut keadilan atas kematian Affan yang dianggap sebagai kelalaian aparat.
Ribuan orang yang hadir dalam aksi ini membawa berbagai tuntutan, yang disuarakan melalui pengeras suara, di antaranya mencabut tunjangan DPR, menyamakan gaji DPR dengan gaji buruh, membatalkan kenaikan pajak rakyat, serta menuntut penindakan terhadap militerisme dan kekerasan polisi.
Mereka juga mendesak pembebasan para demonstran yang ditahan. Massa aksi, yang dipantau ketat oleh aparat kepolisian, TNI, dan pecalang, tetap bertahan di tempat untuk memastikan aspirasi mereka tersampaikan.
Seiring berlangsungnya aksi, Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta agar massa aksi tidak melakukan tindakan anarkis. Usai apel yang digelar di Makodam IX/Udayana, Koster mengimbau agar Kepolisian Daerah Bali mengelola situasi dengan humanis agar ketegangan dapat dihindari dan aspirasi masyarakat dapat diterima dengan baik. Ia juga mengapresiasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara damai.
33 Tuntutan “Bali Tidak Diam”
Selain itu, aksi ini juga menjadi momentum bagi kelompok “Bali Tidak Diam” yang menyuarakan 33 tuntutan.
Humas Aliansi Bali Tidak Diam, berinisial A, mengungkapkan bahwa tuntutan utama mereka adalah pembubaran DPR RI, pemecatan pimpinan Polri yang gagal dalam menyelamatkan massa aksi, pembebasan tahanan politik, serta penuntasan kasus tewasnya Affan Kurniawan. Tuntutan lain termasuk pengembalian independensi KPK dan penghentian kriminalisasi terhadap demonstran.
Aksi ini mengundang perhatian berbagai kalangan, dan diharapkan menjadi cermin bagi pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat dengan bijak. Polda Bali pun menurunkan 645 personel untuk menjaga kelancaran aksi dan memastikan keamanan.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy S.I.K., mengingatkan agar semua pihak menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum. “Mari kita bersama-sama menjaga Bali agar tetap kondusif dan aman,” ujarnya.
Kericuhan Terjadi Saat Massa Lempar Batu
Meski aksi berjalan relatif kondusif di awal, situasi memanas ketika sejumlah massa mulai melempar batu ke arah Mapolda Bali. Petugas kepolisian segera berbaris dengan tameng untuk menghalau massa dan menjaga agar demonstrasi tidak semakin ricuh.
Kejadian ini menambah ketegangan yang sempat tercipta sebelumnya, meskipun para petugas berusaha menjaga situasi tetap terkendali tanpa mengerahkan alat-alat keras seperti water cannon.
Polda Bali memberikan ruang bagi massa aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka, namun tetap mengingatkan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Polisi berharap aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan cara yang damai dan tidak merusak keamanan Bali, yang dikenal sebagai pintu gerbang Indonesia di mata dunia.
Aksi ini mencerminkan ketegangan yang semakin memuncak antara aparat dan masyarakat, yang kini semakin vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan institusi negara. (Pramana Wijaya/balipost)
