MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah strategis untuk mempercepat layanan air bersih di Kecamatan Kuta Selatan. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta guna menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendukung sektor pariwisata yang berkembang pesat di wilayah tersebut.
Seperti diketahui, persoalan air bersih di Kuta Selatan bukanlah isu baru. Minimnya suplai PDAM membuat warga harus membeli air tangki dengan harga yang cukup tinggi, mulai Rp300 ribu hingga Rp700 ribu per tangki. Kondisi ini tentu memberatkan, meskipun sebagian besar warga dianggap mampu secara ekonomi.
“Untuk percepatan pelayanan air bersih yang saat ini kekurangan suplai PDAM, sudah dilakukan langkah strategis berupa kerja sama business to business dengan pihak swasta,” ujar Adi Arnawa pada Minggu (24/8).
Langkah tersebut, kata Adi Arnawa, kini tengah dalam proses tender investasi. Dengan adanya langkah nyata ini kebutuhan akan air bersih di Kuta Selatan akan terpenuhi. Sebab, selain menggandeng swasta, pemkab juga mengoptimalkan sumber air yang ada. “Bentuknya berupa pembangunan instalasi pengolahan air dan pemasangan saluran perpipaan di wilayah Kabupaten Badung yang saat ini masih berproses pada tahap tender investasi,” jelasnya.
Langkah ini sekaligus menjawab kritik yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Badung. I Made Tomy Martana Putra dari Fraksi Golkar, yang juga warga asli Pecatu, menyebut, masalah air bersih sudah berlangsung terlalu lama. “Masalah air ini sudah terlalu lama. Sebagai wakil rakyat dari Pecatu, saya merasa malu. Ini harus jadi prioritas. Belum lagi masalah jalan dan penerangan, itu juga memprihatinkan,” ungkap Tomy.
Hal senada disampaikan I Nyoman Karyana, juga dari Fraksi Golkar. Ia menyinggung rencana pengolahan air laut atau sea water reverse osmosis (SWRO) yang sempat digaungkan pemerintah namun belum terealisasi. “Jangan hanya jadi opini. Warga menunggu aksi nyata,” tegasnya. (Parwata/balipost)
