DENPASAR, BALIPOST.com – Program satu keluarga satu sarjana mulai dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun ajaran baru bulan Agustus 2025 ini. Untuk itu, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan penandatanganan kerja sama dengan 28 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bali, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (29/7). Untuk tahap pertama, disiapkan kuota calon mahasiswa baru sebanyak 1.450 orang.
Ada 8 perguruan tinggi negeri yang dilibatkan dalam program ini, meliputi Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Terbuka, Institut Seni Indonesia Bali, Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Politeknik Pariwisata Bali, Poltekkes Kemenkes Denpasar, dan Politeknik Negeri Bali.
Sementara untuk perguruan tinggi swasta sebanyak 20 kampus. Meliputi Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Ngurah Rai, Universitas Hindu Indonesia. Kemudian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Universitas Dhyana Pura, Universitas Mahendradatta, Universitas Triatma Mulya, Universitas Dwijendra, Universitas Bali Internasional.
Lalu Universitas Primakara, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Institut Desain dan Bisnis Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, dan STIKES Wira Medika Bali.
Gubernur Koster mengatakan program ini diprioritaskan kepada keluarga kurang mampu dan keluarga yang belum memiliki sarjana. Ia melihat angka partisipasi kasar masuk ke perguruan tinggi di Bali masih cukup rendah, meskipun sudah lebih tinggi dari nasional.
Pada 2024 angka partisipasinya 38 persen. Sehingga, harus dinaikkan menjadi di atas 50 persen. “Sehingga untuk mendukung program SDM Bali unggul, meningkatkan kualitas SDM, daya saing di Bali dan luar Bali, maka perlu digalakkan program ini,” ujar Koster.
Koster menambahkan, program ini mulai diterapkan pada tahun ajaran baru yakni Agustus 2025. Dimana, masing-masing perguruan tinggi hanya membebankan Rp1 juta kepada mahasiswa per semester. Dan untuk biaya tersebut akan ditanggung oleh Pemprov Bali.
Selanjutnya, untuk biaya hidup dari makan hingga keperluan sewa kos di wilayah Badung dan Denpasar akan mendapatkan Rp 1,4 juta per mahasiswa per bulan dari Pemprov Bali. “Sampai maksimum 8 semester, karena ada juga D1, D2, juga D4. Kalau D1 ya sampai 2 semester,” unarnya.
Untuk tahun ini, biaya hidup tersebut mulai diberikan pada September hingga Desember.
Sehingga, selama 4 bulan ini untuk biaya semesteran dan kost, pemprov menganggarkan Rp9,7 miliar.
Kemudian di tahun 2026, anggaran untuk 1.450 mahasiswa sekitar Rp 27 miliar. Jumlah ini belum termasuk penambahan kuota pada tahun ajaran baru di tahun 2026. “Ini kalau terus berjalan, di tahun keempat sudah ada 5.000 lebih mahasiswa. Dan tahun keempat itu dianggarkan 109 miliar. Semua dari APBD,” katanya.
Koster menegaskan tidak ada pungutan uang gedung dan uang pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tersebut. Bahkan, hingga tamat dibiayai secara gratis. “Sasarannya yang miskin dulu, kemudian baru yang belum ada sarjana di keluarganya,” ujarnya.
Koster mengatakan perguruan tinggi yang diajak kerja sama memiliki mahasiswa di atas 1.000 orang. Ke depannya, pihaknya berencana akan mengembangkan kerja sama ini ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). “Ini baru Pemprov saja. Tahun 2026, semua kabupaten dan kota akan dilibatkan. Sekarang baru Gianyar yang menjalankan. 2026 semua harus melaksanakan, apakah 100, 200 mahasiswa, disesuaikan dengan kemampuan fiskalnya,” pungkasnya. (kmb/balipost)
