DENPASAR, BALIPOST.com – Fraksi PDIP Denpasar menyoroti kawasan rawan intrusi air laut dan kebakaran pada rapat paripurna DPRD Denpasar yang membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2025-2029.
Pandangan umum fraksi yang dibacakan Putu Melati Purbaningrat, Kamis (3/7), menyampaikan dukungan terhadap hal yang menjadi skala prioritas penanganan seperti pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, pengolahan sampah dan mengurai kemacetan yang terjadi di Denpasar.
Namun demikian, PDIP juga menyampaikan usulan dua percontohan kawasan rawan bencana yang tidak umum dibicarakan yaitu kawasan rawan intrusi air laut dan kawasan rawan kebakaran.
“Kami mencoba mengambil contoh ini karena sesungguhnya bila dimaknai secara mendalam setiap visi misi Walikota dan Wakil Walikota akan tercapai bila ada upaya kerja bersama-sama untuk membangun Kota Denpasar, kerja saling bahu membahu seluruh stakeholder, baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat atau pemerintah, masyarakat dan swasta,” ujarnya.
Instrusi air laut adalah risiko bencana yang memungkinkan terjadi mulai dari pesisir pantai yang ada di Denpasar, hal ini disebabkan rendahnya dataran di Kota Denpasar yang berkisar 0-75 Meter dari permukaan air laut, dan menurunnya permukaan air tanah karena masifnya pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) sebagai akibat belum maksimalnya cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan kurangnya infrastruktur untuk pemenuhan tersebut.
“Untuk itu kami mendukung sekaligus mendorong program strategis yang sudah direncanakan pihak Perumda Tirta Sewaka Darma berupa KPBU,” ujarnya
Selain itu, PDIP mendorong agar diupayakan menambah cakupan layanan suplai Air Minum ke masyarakat, karena saat ini cakupan layanan baru mencapai 51 persen atau sekitar 91.346 pelanggan, sistem pemipaan distribusi dan lain-lain yang optimal dengan memasukan hitungan perawatan dan peremajaan pipa dan membangun infrastruktur pemipaan yang baru, membangun sistem anti kegagalan suplai air.
Sementara usulan kawasan rawan kebakaran, PDIP mengusulkan agar BPBD mengimplementasikan hasil survei memastikan titik-titik pilar hydrant kebakaran di Denpasar. Selain itu, agar dilanjutkan kerjasama penyelesaian dengan Perumda Tirta Sewaka Dharma karena dari hasil survei itu, didapatkan 4 sampai 7 buah pilar hydrant kebakaran pada setiap desa/kelurahan.
Menurut PDIP, jumlah tersebut memadai untuk kecepatan waktu respon mengantisipasi bencana kebakaran di masyarakat. Namun, masih terjadi kendala- kendala sehingga pilar hydrant belum bisa difungsikan secara optimal.
Permasalahan itu hendaknya segera diselesaikan dengan koordinasi dan kerjasama yang kompak, solid dan dalam satu rampak barisan antar OPD terkait sehingga masalah dapat diselesaikan dengan cepat, tuntas dan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. (Citta Maya/Balipost)
