DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Bali serangkaian meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital (BIH) menyoroti sejumlah permasalahan di Bali. Salah satunya masalah kemacetan yang masih menjadi momok, terutama Bali bagian selatan.
Terkait masalah kemacetan, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan akan ada 4 underpass baru yang dibangun di Denpasar. Begitu juga jalan baru menghubungkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung hingga Kabupaten Tabanan dan Karangasem juga akan dibangun.
Desain anggarannya akan mulai dibuat pada APBD Induk Tahun 2026. “Denpasar akan ada 4 underpass, Pemprov tanggung jawab 1, Badung tanggung jawab 1, Denpasar tanggung jawab 2, selesai dia. Rata-rata 1 underpass Rp250 hingga Rp300 miliar. Kita akan bagi ini, jadi hitungan saya tahun 2028 underpass Denpasar selesai,” tegasnya.
Dengan pembangunan underpass ini, Koster meyakini titik-titik kemacetan yang terjadi selama ini akan dapat teratasi. Begitu juga titik-titik kemacetan yang terjadi di wilayah Badung.
Apalagi, Badung memiliki banyak dana untuk membangun infrastruktur jalan. Pihaknya telah meminta kepada Bupati dan Sekda Badung agar segera menyelesaikan masalah macet di wilayah Badung. Terutama di wilayah Seminyak, Kuta, Jimbaran, hingga Uluwatu.
Terkait jalan lintas kabupaten antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung hingga Tabanan dan Karangasem akan dibangun oleh Pemprov Bali yang dananya disupport oleh Kabupaten Badung, Guanyar dan Kota Denpasar dari dana PHR 10 persen.
“Saya hitung Badung tahun 2026 target PHR-nya Rp6,1 triliun. Saya sudah hitung-hitung kira-kira realisasinya lebih dari Rp6,1 triliun. Katakanlah Rp6 triliun terburuk berarti 10 persen itu Rp600 miliar. Gianyar targetnya (realisasi PHR,red) Rp900 miliar, 10 persen (dapat,red) Rp90 miliar, Denpasar mirib-mirib Gianyar Rp90 miliar. Jadi berarti Rp600 miliar ditambah Rp180 miliar itu Rp780 miliar. 50 persennya untuk BKK keenam kabupaten yang ketinggalan infrastrukturnya, 50 persen akan dipakai untuk membangun jalan baru lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau provinsi, akan didanai dari situ. Hitungan saya tahun 2026 sampai tahun 2029 selesai,” bebernya.
Ia menyebut kemacetan ini imbas dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik (wisdom) yang semakin tinggi ke Bali. Diungkapkan, sepanjang tahun 2024 jumlah kunjungan Wisman mencapai 6,3 juta orang lebih ditambah 10,1 juta orang lebih wisdom.
Sementara, pada tahun 2025 hingga Bulan Mei kunjungan wisman telah mencapai 2,6 juta orang lebih, dan wisdom hingga Mei 2025 sebanyak 2,1 juta orang lebih.
Dikatakan, meningkatnya kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi. “Jani sube rame buin uyut (Sekarang sudah rame lagi ribut,red), adeng-adeng malu (pelan-pelan dulu,red). Macet iya, tapi macet sekarang tidak bisa diatasi besok, kan harus dibangun jalan baru , moda transportasi, butuh APBD, butuh dianggarin,” kata Gubernur Koster, disela-sela sambutannya pada penutupan Bulan Bung Karno VII Tahun 2025, di Kampus ISI Bali, Minggu (29/6).
Koster mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang bekerja keras dan membuat program untuk mengatasi kemacetan yang terjadi saat ini di Bali. Terutama membangun infrastruktur jalan dititik-titik kemacetan yang selama ini sering terjadi.
Seperti, infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan kabupaten lainnya di Bali. Program ini telah dibicarakan dengan seluruh kepala daerah di Bali.
Bahkan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur ini dikatakan Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar telah sharing 10 persen dari pajak hotel dan restoran (PHR) kepada kabupaten lainnya di Bali.
Koster menegaskan 6 kabupaten di Bali yang tertinggal pembangunan infrastrukturnya akan dibantu BKK dari 10 persen PHR. Sehingga, pembangunannya semakin cepat. “Inilah jurus yang saya lakukan, cuma gak bisa buru-buru, sabar dikit, tatanan yang kita bentuk,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)3
