SUMEDANG, BALIPOST.com – Retret kepala daerah gelombang lI di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditutup Kamis (26/6).
Penutupan dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
“Para kepala daerah yang kami hormati, selamat, anda sekarang ini sejajar dengan seluruh kepala daerah yang juga mengikuti proses retret,” kata Bima dilansir dari Kantor Berita Antara.
Bima menjelaskan, retret kepala daerah merupakan ikhtiar sekaligus perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan, dari pusat hingga daerah, memiliki satu semangat dan arah dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.
“Retret adalah akselerasi, sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi. Di sini, kebijakan dari pusat disampaikan secara jelas, sekaligus dievaluasi dan diberi umpan balik oleh para kepala daerah agar strategi yang diambil lebih matang dan efektif,” katanya.
Dia menyebut, retret gelombang pertama sebelumnya dilaksanakan di kaki Lembah Tidar, Magelang, sementara gelombang kedua ini berlangsung di kaki Gunung Manglayang, Sumedang.
Selama lima hari, para kepala daerah bersama praja IPDN mengikuti berbagai kegiatan pembekalan.
“Di kaki Gunung Manglayang ini, kepala daerah dan praja diingatkan, disemangati, dan dimotivasi untuk terus teguh melayani dan mengabdi. Bhinneka Nara Eka Bhakti, walaipun berbeda, tetapi satu dalam pengabdian,” ujarnya.
Retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN berlangsung mulai hari Senin (23/5) yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Kamis petang.
Retret kepala daerah gelombang kedua ini diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota. Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit sebanyak enam orang) dan izin kedukaan satu orang.
Selama empat hari kegiatan retret ini, para kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, Asta Cita, program kementerian dan lembaga, tugas dan fungsi kepala daerah, komunikasi politik serta team building. (kmb/balipost)
