DENPASAR, BALIPOST.com – Di Bali tercatat ribuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dinonaktifkan. Banyak warga yang dulunya tercatat sebagai penerima PBI tak lagi mendapatkan bantuan. Warga baru mengetahui setelah Kementerian Sosial menonaktifkan PBI dengan berbagai alasan.
Sebanyak 2.805 peserta penerima PBI JKN dinonaktifkan Kementerian Sosial di wilayah Denpasar. Untuk itu, Dinas Sosial Denpasar akan melakukan verifikasi dan validasi data kembali ke lapangan untuk nantinya ditanggung oleh APBD Denpasar.
Kepala Dinas Sosial Denpasar IGA Laxmy Saraswaty, Selasa (24/6) mengatakan, meski 2.805 PBI JKN dinonaktifkan, namun ada 11 ribuan PBI JKN Denpasar yang ditanggung APBN. Menurutnya, ribuan peserta PBI tersebut dinonaktifkan karena tidak masuk DTSEN yang kemungkinan warga tersebut berada pada golongan desil 6-10. “Saat ini data sudah di-DTSEN-kan dan GC,” ujarnya.
Laxmy mengatakan, Dinsos sendiri perlu melakukan verifikasi kembali untuk melihat kondisi anggota keluarganya. “Mungkin ada yang menjadi PNS baru, atau baru dilantik jadi PPPK, atau daya listriknya sudah naik menjadi 2.200 VA,” bebernya.
Meski ada dua ribu lebih PBI Denpasar yang dinonaktifkan, namun ia tak terlalu khawatir karena 11 ribuan data warga Denpasar yang masuk DTSEN, semuanya diambil alih Kementerian Sosial. “Jadi enggak usah terlalu dikhawatirkan. Denpasar ada dimatikan 2.805 orang tapi diambil alih 11 ribu, ditanggung JKN APBN,” tukasnya.
Diakui, data 2.805 tersebut baru saja ia terima dan baru rapat dengan BPJS Kesehatan pukul 14.00. Untuk itu ia membutuhkan waktu untuk menyandingkan kembali data yang diberikan Pemerintah Pusat dengan kondisi di lapangan.
“Tunggu verifikasi kami dulu ya karena masih disandingkan. Tapi tidak menjadi soal bagi kami karena Denpasar sudah ready. Dinsos terus melakukan jemput bola terkait keanggotaan BPJS kesehatan yang belum aktif melalui JKN KIS Goes to banjar. Sementara untuk verifikasi data terus kami lakukan dengan sanding data ke BPJS Ketenagakerjaan juga,” ujarnya.
Ia tak menyebut target penyelesaian verivali namun pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan. “Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Dari data DTKS sebanyak 8.696 PM (Penerima Manfaat) dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), yang sudah disurvei kembali sebanyak 2.872 dan yang belum disurvei sebanyak 5.824. (Dayu Swasrina/Citta Maya/balipost)
