Dr. Drs. I Gusti Ketut Widana, M.Si. (BP/kmb)

Oleh  I Gusti Ketut Widana

“Pariwisata Bali Terlalu Kapitalistik”, “Jatiluwih Dirambah Investor, Punya Izin Pusat, Krama Subak Tak kuasa Mencegah” (BP, 25/5). Demikian judul berita mutakhir Bali Post, yang bikin ketar-ketir lantaran secara faktual menggambarkan kondisi Bali yang terancam terjungkir akibat pola pikir dan ulah “nyaplir” para pemilik modal yang tak jarang menjema menjadi “investor” (investasi kotor).

Setidaknya membuka isi berita di atas, terungkap bahwa “Pariwisata Bali berkembang hanya mengejar kepentingan ekonomi dan mengedepankan kapital sehingga terlalu kapitalistik. Dampaknya banyak kerusakan yang dialami Bali. Nilai-nilai budaya Bali sebagai fondasi penting mulai dilupakan bahkan diabaikan. Konsep pariwisata berkelanjutan hanya sekadar wacana pemanis bibir”.

Imbasnya, terutama terhadap kawasan Jatiluwih, “Utusan UNESCO mengatakan status Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Subak Jatiluwih berpotensi dicabut setelah fasilitas pariwisata mulai merambah. Para petani dan pengelola DTW Jatiluwih sudah berusaha menjaga agar alih fungsi lahan tidak terjadi. Namun karena telah mendapatkan izin pemerintah pusat, krama subak dan prajuru tak kuasa mencegah” (BP, 25/5). Tak kurang Presiden RI ke-5 : “Megawati Kritik Pariwisata Bali Tak Terkendali”, pun keberadaan “Subak Dilemahkan, Eksploitasi Sawah Tak Terbendung”, “Subak akan Punah di 2030” (BP, 27/5).

Baca juga:  Tabanan Kembangkan Delapan Destinasi Wisata Baru, Dua masih Proses RIP

Jika sudah sedemikian rupa keadaannya dan faktanya semua itu akibat cengkraman kuat kapitalisme terhadap  parwisata Bali, maka ibarat nyala lampu sentir pelan tapi pasti akan redup lalu sayup-sayup berakhir — tak hidup lagi. Karakteristik masyarakat (krama) Bali yang semula berbasis sosio-agraris-religius pun akan berubah frontal menjadi sosio-kapitalis-ambisius. Segala potensi menakjubkan Pulau Bali: keindahan alam (gunung, hutan, tebing/jurang, sawah, subak, danau, sungai, laut, pantai), desa adat, tradisi, budaya, seni, aktivitas religi (pura, ritual) semuanya dengan mudah dikemas, adakalanya dijual murah lewat ambisi komersialisasi, komodifikasi, kapitalisasi beraroma moneyteistik —  keuangan yang maha kuasa.

Intinya, uang  bisa menjadikan pariwisata Bali termashur, rakyatnya (sebagian-kecil) hidup subur dan makmur, meski banyak juga menganggur, dengan konsekuensi daya pesona Bali sebagai Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, atau Pulau Surga perlahan tapi pasti akan luntur,  dan akhirnya hancur. Boleh jadi nantinya serupa dengan nasib Hawaii yang akibat “over tourisme” (wisata berlebihan), kehidupan masyarakatnya tidak baik-baik saja, sangat sulit, buruk dan kejam. Kini jumlah wisatawan melebihi populasi penduduk (30 : 1).

Baca juga:  Digitalisasi Sekolah di Masa Paglebuk

Fakta mengejutkan, pariwisata telah menjadi faktor paling kuat dalam tingkat kejahatan, ditambah penerimaan pendapatan perkapita rendah, kenaikan biaya hidup, meningkatnya infasi, dan seperlima populasi penduduk Hawaii diklasifikasikan sebagai hampir tunawisma, berakibat mereka meninggalkan pulau asalnya mencari kondisi perekonomian lebih baik di benua Amerika (https://www.culturalsurvival.org>tourism).

Bagaimana dengan Bali, tak ubahnya seperti lagu lawas “Madu dan Racun” (Arie Wibowo). Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, pilih yang mana? Pilih madupun meski awalnya terasa manis tetapi bisa jadi berujung manesin (menyakitkan), apalagi pilih racun pastinya mematikan. Dilema bagi Bali dalam kepungan industri pariwisata yang hanya mementingkan untung, sementara nasib buntungnya sudah tentu akan dirasakan kebanyakan masyarakat Bali. Jika terlalu maju gerak laju industri pariwisata hanya akan melahirkan gurita investor kapitalistik yang dengan tentakelnya sanggup mengisap  daya pesona Bali hingga habis. Di lain sisi, kalau memundurkan kembali jarum jam detak nadi pariwisata, berisiko melemahkan bahkan menghancurkan sendi-sendi perkonomian Bali yang sudah terlanjur menjadikannya sebagai leading sector  — sumber devisa negara dan pendapatan asli daerah.

Baca juga:  Marketplace Pemerintah dan Akuntabiltas Sektor Publik

Maka dengan mengambil contoh Jatiluwih misalnya, kondisinya kini jakti-jakti tan luwih (benar-benar tidak baik), malah bikin hati sedih merintih lantaran kawasan  persawahan nan asri dan indahnya kian tertindih (terdesak) fasilitas pariwisata yang tidak lagi sutindih (berpihak) pada kaluwihan (keluhuran) warisan budaya tak benda tersebut. Setali tiga uang dengan nasib ‘Subak’ —  Sudah babak belur digempur dan digebur alih fungsi lahan yang semakin ngawur dan kabur dari nilai-nilai luhur warisan leluhur. Tampaknya sudah saatnya dunia pariwisata di-parisuda (disucikan) agar tidak keburu pariseda (dipetimatikan).

Penulis, Dosen UNHI Denpasar

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *