SINGARAJA, BALIPOST.com – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, menegaskan tidak akan ambil bagian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November mendatang. Penegasan tersebut menjawab dikait-kaitkannya Lihadnyana degan sejumlah elit politik di Buleleng.
Dikonfirmasi Rabu (5/6) Lihadnyana menegaskan bahwa ia telah memiliki rencana yang matang setelah menyelesaikan tugasnya sebagai aparatur sipil Negara (ASN). Dia juga menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk terlibat dalam ranah politik.
“Selain masalah finansial, saya tidak merasa memiliki kemampuan manajerial untuk memimpin, keluarga saya juga tidak mendukung, dan saya sudah memiliki rencana hidup untuk masa pensiun dan telah belajar. Pada usia tertentu, kita harus bisa mengendalikan diri dari hasrat manusiawi seperti ambisi dan yang kita inginkan adalah kedamaian,” ungkapnya.
Pihaknya menyatakan bahwa sebagai seorang birokrat yang ditunjuk untuk menjadi penjabat Bupati, tugasnya adalah untuk mengisi kekosongan dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan, serta memfasilitasi pemilu dan pilkada, bukan untuk menjadi calon kepala daerah. Sebagai warga Buleleng, ia berharap agar pembangunan di Buleleng dapat berlangsung lebih cepat dari sebelumnya.
“Saya hanya mengajak masyarakat Buleleng untuk membangun semangat memiliki Buleleng. Di manapun kita berada, Buleleng harus selalu menjadi yang terdepan. Saat ini, yang kami harapkan adalah kesempatan untuk menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati sehingga kami dapat membangun fondasi yang kuat untuk dilanjutkan oleh kepala daerah yang akan datang,” jelasnya.
Terkait upaya percepatan pengangkatan tenaga non-ASN yang dikaitkan dengan politik, Pj Bupati Lihadnyana menyatakan bahwa tujuannya hanya untuk memberikan kepastian status kepegawaian. Kejelasan ini tidak hanya akan membantu pegawai yang bersangkutan, tetapi juga keluarga mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
“Intinya, ini murni berasal dari hati nurani. Kami sangat memahami harapan dari tenaga non-ASN. Dalam penanganan masalah tenaga non-ASN, tidak ada motif lain, jadi jangan sampai ini dikaitkan dengan politik. Pertama, saya tidak mencalonkan diri, kedua, karena saya memahami betapa pentingnya memiliki kepastian status kepegawaian bagi tenaga non-ASN. Semoga masyarakat dapat menilai dengan objektif,” tambahnya. (Nyoman Yudha/balipost)
