Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat konferensi pers di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Jumat (18/1/2024). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pembentukan ekosistem credit scoring yang memungkinkan debitur dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa mempunyai agunan mulai diproses Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

“Kita set up dari bulan Januari mengumpulkan data, Februari-April kita membangun modelnya pakai machine learning, Aritificial Intelligence. Setelah itu kita membuat score-nya. Setelah itu kita membangun API (Antarmuka Pemograman Aplikasi), itu sekitar bulan 6 bulan 7 bisa digunakan untuk pilot project,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat konferensi pers di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (19/1).

Baca juga:  OTT Bupati Nganjuk Kerja Sama dengan Polri

Deputi Yulius menjelaskan credit scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit. Hingga saat ini credit scoring hanya menggunakan data konvensional, seperti data identitas, data biro kredit dan data perbankan.

Skema tersebut mewajibkan calon debitur untuk mempunyai agunan sebagai jaminan. Sementara, pelaku usaha mikro dan kecil kerap kali tidak mempunyai agunan. Sehingga, pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan mengakses pembiayaan.

Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodl dalam Pembukaan Rapat Nasional HIPMI ke-18 pada tanggal 31 Agustus 2023, kepada lementerian terkait, BI, OJK dan perbankan agar dapat meningkatkan pembiayaan UMKM tanpa agunan dengan menggunakan sistem credit scoring.

Baca juga:  Usut Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Resmi Bentuk Tim Hukum

“Maka, langkah pemerintah dalam meningkatkan penyaluran KUR tanpa agunan tambahan untuk membantu pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan pemanfaatan credit scoring,” ucapnya.

Melalui penerapan credit scoring, sambung Yulius, nantinya penilaian kelayakan kredit dalam pemberian KUR menggunakan sumber data diluar data konvensional atau data alternatif. Data tersebut diantaranya jaminan sosial (BPJS), data penggunaan listrik, data transaksi e-commerce, data media sosial, data perpajakan dan data lain tersedia dari Sistem Satu Pintu (SSO).

Baca juga:  Tindak Lanjuti Putusan MA, KPU akan Buat Perubahan Peraturan No. 10 Tahun 2023

Lebih lanjut Yulius menuturkan bahwa saat ini sudah terdapat 20 fintech yang telah menggunakan skema credit scoring. Nantinya, pasca uji coba yang akan dimulai pada Juli mendatang, penggunaan credit scoring akan diperluas kepada perbankan, koperasi dan lembaga keuangan non bank. Plafon KUR pun rencananya akan ditingkatkan dari Rp100 juta menjadi Rp500 juta jika credit scoring telah diberlakukan.

“Program credit scoring ini dijalankan tahun 2024 dengan tujuan meningkatkan persetujuan penilaian kredit untuk masyarakat dan meningkatkan pencapaian target penyaluran KUR,” tutur dia. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN