Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (18/12/2023). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah menarik utang baru senilai Rp 600 triliun pada tahun 2024. Hal itu dikatakan Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan.

Adapun, utang baru tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen.

“Secara nominal utang kita bertambah. Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita bertambah Rp600 triliun,” ujar Deni dalam Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (18/12).

Baca juga:  Lebaran, Tiga Bandara Ini Siaga 24 Jam

Deni melanjutkan naiknya angka penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga, namun, menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang aman.

“Kalau kita bandingkan dengan negara peer, kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37 persen. Kalau awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah let’s say ASEAN country Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen,” ujar Deni.

Baca juga:  Defisit APBN Tahun 2022 Diturunkan

Melansir Buku Nota Keuangan 2024, Presiden Joko Widodo bersiap menarik utang baru atau pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun sebagaimana RAPBN 2024, atau naik 14,9 persen year on year (yoy) dibandingkan outlook tahun ini yang senilai Rp406,4 triliun.

Namun demikian, target pembiayaan utang itu menurun apabila dibandingkan target tahun ini dalam APBN 2023 yang senilai Rp696,3 triliun.

Adapun, pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun itu untuk menutup defisit anggaran tahun depan yang ditargetkan senilai Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). (Kmb/Balipost)

Baca juga:  Penyidik KPK Minta Pelantikan Sebagai ASN Ditunda
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *