I Made Arya Amitaba. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional Bali Nusra Ananda R. Mooy mengatakan, berdasarkan data hingga Juni 2023, BPR masih dalam kondisi yang baik walaupun scarring effect pandemi COVID-19 belum berakhir. Per Juli 2023, jaringan kantor BPR di Bali mencapai 316 unit, terdiri dari 132 kantor pusat, 55 kantor cabang, dan 132 kantor khas.

Penghimpunan DPK BPR berdasarkan data Juli 2023 yaitu Rp 15,4 triliun dengan pertumbuhan 10,91% (yoy). Penyumbang utama pertumbuhan DPK adalah tabungan yang tumbuh 19,11% (yoy) sedangkan inklusi itu tumbuh 8% lebih yoy. Hal itu berarti BPR di Bali masih dipercaya masyarakat Bali sehingga tetap bertumbuh.

Baca juga:  Karena Faktor Ini, Posisi BPR Makin Terjepit

Penyaluran kredit BPR Provinsi Bali mencapai Rp 12,6 triliun atau 4,7% yoy. Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit BPR didominasi oleh kredit modal kerja. Ini artinya, di tengah pemulihan ekonomi, BPR memberi kontribusi cukup besar untuk membiayai modal kerja perusahaan agar dapat pulih.

Restrukturisasi kredit di Bali terus melandai dari Rp 4,2 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp 3,5 Triliun, turun sebesar Rp 603 miliar atau turun 14 persenan per Juli 2023. Bali memperoleh kekhususan untuk diperpanjang relaksasi kreditnya.

“Hal itu merupakan perhatian pemerintah, OJK khususnya sehingga diberikan nafas, baik untuk debitur pengusaha di Bali maupun untuk LJK agar pemulihan dapat segera tercapai. Ketika kebijakan ini berakhir, sehingga usaha di Bali dan juga LJK khususnya BPR sudah bisa bertumbuh,” ujarnya.

Baca juga:  LPS Belum Selesaikan Proses Likuidasi Dua BPR di Bali

Sementara Direktur Utama BPR Kanti I Made Arya Amitaba, Rabu (27/9), mengatakan, strategi bertahan BPR dengan memposisikan diri sebagai community bank, memperkokoh perekonomian daerah pascapandemi. Strategi tersebut digunakan karena di tengah tantangan ke depan, pihaknya berkeinginan agar BPR kembali ke marwahnya, yaitu bank yang lahir di tengah masyarakat, di tingkat kecamatan.

Sesuai dengan Pacto 88, BPR dikenal dengan community bank, bank yang ada di tengah masyarakat. “Ketika bank yang ada di tengah-tengah masyarakat artinya bahwa bank tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan BPR mengenal betul lingkungan sekitarnya sehingga perbankan bisa menyalurkan kreditnya pada sasaran yang tepat,” ujarnya di sela-sela stakeholder meeting sekaligus perayaan HUT ke-34 BPR Kanti.

Baca juga:  Pembangunan Sport Centre di Kutsel akan Gunakan Lahan Normalisasi Pesisir Tanjung Benoa

Keuntungan yang dimiliki oleh BPR adalah mengenal betul kondisi masyarakat di sekitarnya. Sehingga, fondasinya lebih kuat dan dapat membantu UMKM sesuai kebutuhan. Dengan demikian dapat menggerakkan perekonomian daerah.

“Oleh karena itu pula, BPR Kanti bekerja sama dengan memperkuat adat. Itu adalah fondasi dasar memperkuat perekonomian daerah terutama di Bali, kami ada di tengah masyarakat desa adat,” jelas mantan Ketua Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Bali ini. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN