Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ghufron Mukti saat menjadi pembicara di Green Templeton College, University of Oxford, Kamis (29/6/2023). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Capaian universal health coverage (UHC) terus diupayakan demi memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ghufron Mukti seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (30/6).

Ghufron menjelaskan, jumlah kepesertaan Program JKN BPJS Kesehatan di Indonesia sudah mencapai 256,8 juta penduduk atau lebih dari 92 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Capaian tersebut diraih kurang dari 10 tahun.

“Meski tampaknya sudah di depan mata, namun proses untuk mencapai jumlah tersebut membutuhkan kerja keras dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga medis, fasilitas kesehatan hingga masyarakat itu sendiri,” kata Ghufron saat menjadi pembicara di Green Templeton College, University of Oxford, Kamis (29/6).

Ghufron menyebut kehadiran Program JKN membawa kemajuan yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Melalui capaian UHC Program JKN, kata Ghufron, negara memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang setara dan berkualitas.

Baca juga:  Makin Canggih, BPJS Kesehatan Terapkan Vedika di Rumah Sakit

“Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran yang hanya dapat dicapai oleh beberapa negara multipayer. Indonesia mengkonsolidasikan lebih dari 300 kumpulan risiko ke dalam satu risk pool, sehingga memungkinkan subsidi dari yang sehat ke yang sakit, dari populasi yang bekerja hingga yang tidak bekerja,” katanya.

BPJS Kesehatan dihadirkan negara sebagai single payer layanan kesehatan untuk memaksimalkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan Program JKN, kata Ghufron.

la melanjutkan, percepatan capaian UHC di Indonesia juga diiringi dengan perluasan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 23.486 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.956 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Baca juga:  Kawal JKN-KIS, Kejari Siap Jadi Pengacara BPJS Kesehatan

Perluasan kerja sama tersebut terus dilanjutkan untuk memberikan perluasan dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga turut memaparkan sejumlah langkah nyata dalam percepatan capaian UHC di Indonesia.

Misalnya, menghadirkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi (PESIAR) untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, serta menurunkan angka kemiskinan untuk mencapai desa sehat sejahtera.

Kemudian menghadirkan layanan telekonsultasi dan telemedisin bagi peserta JKN yang memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan lebih dari 950.000 saluran pembayaran, seperti autodebit, fasilitas jaringan perbankan mitra BPJS Kesehatan (ATM, mobile banking, internet banking) dan gerai market.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan simplifikasi prosedur rujukan bagi pasien thalassemia mayor, hemofilia dan hemodialisis yang rutin mendapatkan perawatan di rumah sakit hingga iterasi peresepan obat. “Kebutuhan peserta terhadap kemudahan mendapatkan jaminan kesehatan semakin tinggi. Apalagi dengan target UHC akan ditempuh, BPJS Kesehatan berupaya untuk memenuhi kebutuhan peserta melalui costumer journey,” katanya.

Baca juga:  Tak Lagi Berpendidikan Rendah, Korban TPPO Lulusan S1 dan D3

Ia mengatakan saat ini peserta JKN tidak perlu lagi mengantre lama di fasilitas kesehatan, sebab bisa mengambil nomor antrean secara online di mana saja melalui aplikasi Mobile JKN.

Waktu tunggu antrean di fasilitas kesehatan berkurang dari rata-rata 6 jam pada tahun 2020 menjadi 2,5 jam pada tahun 2023. “Layanan promosi, pencegahan, skrining dan konsultasi diperkuat, sehingga bukan hanya peserta JKN yang sakit saja yang dapat memanfaatkan layanan JKN, tapi yang sehat juga dapat memanfaatkannya,” katanya. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN