A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra. (BP/kmb)

DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan konsep Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Haluan Pembangunan Bali Masa Depan ini lahir berkat kepedulian Presiden ke-5 Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC), Hj. Megawati Soekarnoputri yang mendorong Gubernur Koster untuk membuat roadmap pembangunan 100 tahun ke depan. Salah satunya dalam pembangunan pariwisata Bali menuju 100 tahun Bali harus dilaksanakan secara komprehensif.

Megawati pun mengkritisi berbagai fenomena di
Bali saat ini. Mulai dari tanah subur kian habis untuk membangun hotel dan bangunan, ulah WNA akibat kita tak tegas dengan aturan hingga kekhawatiran hilangnya jati diri budaya Bali seperti yang dialami Hawai.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, A.A.
Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi langkah
cerdas dan sigap Gubernur Bali menata Bali ke depan.
Bali pulau kecil namun jika dibangun dengan kearifan
lokal yang dimiliki, maka Bali akan menjadi pulau yang terlengkap, istimewa dan paling membanggakan.

Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Golkar, A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi langkah cerdas dan sigap Gubernur Bali, Wayan Koster menata Bali ke depan. Dengan membandingkan Bali tempo dulu, sekarang dan nanti maka penataan ke depan harus dilaksanakan berbasis perbuatan nyata untuk diwariskan ke anak cucu kita.

Pada acara Dialog Merah Putih bertema ‘’Pembangunan Pariwisata Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125’’ di Warung Bali Coffee 63 Denpasar, Selasa (9/5), A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra memaparkan,
kunci pembangunan Bali ke depan harus dibangun sesuai daya dukung Bali. Kata kuncinya adalah warga Bali mampu mempertahankan budaya Bali, kita bersama bergerak membangkitkan sektor pertanian, otomatis sektor pariwisata akan maju dengan sendirinya sebagai bonus dari pengembangan sektor tersebut.

Baca juga:  Generasi Milenial Terlibat Lakalantas

Dia melihat fenomena yang terjadi saat ini, sangat jelas masalah Bali bahwa sebagai titik temu budaya. Sebagai titik temu budaya, harus memiliki langkah nyata menghadapi ancaman degradasi. Bila tidak dipagari dengan hal-hal yang mulia, maka Bali akan terdegradasi.
Langkah mulai tersebut dimulai dengan menguatkan pertanian dan budaya Bali.

Dengan mengatur dua sektor tersebut, harus dibangun secara penuh danu tuh di semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. “Karena dua hal ini yang mampu melahirkan pariwisata yang membanggakan ke depannya. Harapannya 100 tahun Bali ke depan agar sama-sama membangun sektor pertanian dan budaya sebagai modal membangun pariwisata untuk agungnya Bali ke depan,” ujarnya.

Salah satu kerangka berpikir dari disahkannya UU Provinsi Bali adalah agar Pasal 8 ayat 2 bisa terealisasi.
“Jika Kita tidak membangun blue print ke depan yang berbasiskan budaya dan pertanian ini jadi kita tidak bisa memperjuangkan dana pusat untuk kita berikan untuk dua sektor ini,” imbuhnya.

Kemajuan budaya, desa adat, dan subak merupakan hal yang paling dibangun dalam blue print 100 tahun. Inilah
mimpi-mimpi besar yang harus disampaikan ke pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat tahu berapa besar dana yang harus diberikan pada Provinsi
Bali, terkait kemajuan penguatan kebudayaan, desa adat dan subak ini.

Baca juga:  Pemilih Pemula Pilih Pemimpin yang Programnya Jelas untuk Bali

Untuk bisa menggerakkan sektor pertanian, ketersediaan air harus dimaksimalkan. Pemerintah perlu membangun sejumlah embung di daerah dataran
tinggi sehingga warganya sukses bertani dan tak urban ke kota. Inilah yang dia sebut link dengan pernyataan Megawati bahwa pembangunan pariwisata Bali
mesti menyejahterakan rakyat Bali.

Adhi Mahendra yang juga tokoh Puri Kawan Kerobokan, Badung ini salut dengan perhatian dan kecintaaan Megawati yang ingin Bali seperti dulu. Artinya,
berkembang baik namun maju.

Konsul Kehormatan Malaysia di Bali, Dr. Panudiana Kuhn, M.M., MAP., mengatakan, menata pariwisata Bali
100 tahun ke depan merupakan langkah bagus. Salah satu idenya yakni ke depan parwisata Bali jangan lagi dijual murah. Artinya, banyak turis datang namun
dampak atau eksesnya juga luar biasa.

Dia mencontohkan Phuket, Thailand yang hasil pariwisatanya dua kali lipat dari Bali. Para ahli pariwisata Bali perlu diajak meneliti apa program unggulan dan tata kelola pariwisata mereka.

Hotel bisa dijual mahal dan rakyatnya menikmati hasil pariwisata. Sebab, bagi dia, pariwisata hanya sebagai bonus, jika kita sukses mengembangkan pertanian
dan melestarikan keunggulan budaya.

Ini mampu dilakukan jika pembangunan Bali menerapkan one island management. Diakuinya, peran pariwisata terhadap Bali cukup besar dengan indikator PAD 58 persen dari pariwisata. Maka pariwisata harus diarahkan ke pariwisata budaya dan pertanian yang jelas dan tegas. “Selama ini walaupun tidak ada blue print, kita maju sekali. Jika ingin membangun pertanian dalam arti luas harapannya bisa dilakukan mulai tahun 2025 sampai 100 tahun ke depan, maka harus ditata kembali agar jelas blue print Bali seperti apa,” tandasnya.

Baca juga:  UU Provinsi Bali, Pintu Pembangunan Secara Tematik

Membangun pertanian yang luas, tergantung dari kemajuan pengelolaan perkebunan, pertanian, kelautan. Penataan pariwisata Bali 100 tahun ke depan termasuk kebijakan bagus dari Presiden kelima RI yang ditindaklanjuti oleh Gubernur Bali Wayan Koster. “Kita dukung, ide bagus karena punya long planing, 100 tahun ke depan panjang, tapi kita belum tahu ke depan Bali seperti apa kondisi alamnya, apakah pantai berubah karena abrasi, apakah alam berubah karena pemanasan global, tapi harapannya Bali tambah maju dan makmur,” ujarnya.

Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI Bali) Agus Pande Permana Widura mengatakan, pembangunan pariwisata Bali 100 ke depan harus merata. Pemerataan tersebut perlu infrastruktur karena infrastruktur menunjang segala lini ekonomi terutama transportasi. “Kita butuh infrastruktur merata karena di Bali banyak daerah belum terjamah
secara baik,” ujarnya.

Masalah kemacetan yang menjadi momok di Bali misalnya bisa diatasi jika kendaraan umum dioptimalkan. Kendaraan umum bisa mengantarkan
dari hulu hingga hilir sehingga masyarakat merasa tidak perlu lagi kendaraan pribadi.

Sebab dia menilai kemacetan adalah ancaman bagi pariwisata dan kenyamanan kehidupan di Bali sehingga
masalah ini harus diselesaikan dari hulu hingga hilir.
Dia setuju dengan konsep one island management agar tak lagi ada tumpang tindih peruturan di daerah. Bahkan dia memotivasi agar pengusaha muda Bali lebih banyak berperan mengisi pembangunan Bali ke depan karena mereka sudah dibekali pemahaman soal Tri Hita
Karana. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN