Presiden Joko Widodo usai meresmikan hunian milenial yang terintegrasi dengan Stasiun KRL Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4/2023). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), terutama yang berkonsep terintegrasi transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan hunian oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan hunian milenial yang terintegrasi dengan Stasiun KRL Pondok Cina, Depok, Jawa Barat.

“Di pusat-pusat kota memang tanah-tanah KAI yang banyak TOD-nya harus segera dikerjakan dibangun seperti ini. Sehingga kekurangan hunian baik milenial maupun masyarakat itu bisa tersedia dengan baik,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (13/4).

Baca juga:  PM Australia Kunjungi Indonesia, Jokowi Ajak Tanam Pohon hingga Naik Sepeda Bambu

Presiden menjelaskan bahwa hunian berkonsep TOD yang dibangun oleh Perumnas di kawasan Stasiun Pondok Cina ini akan dikembangkan di kota-kota besar, khususnya yang sudah mengalami kemacetan.

Menurut Presiden, pembangunan hunian vertikal dibutuhkan di kota-kota besar, tidak hanya di Jabodetabek.

Selain dapat menjangkau berbagai fasilitas umum, seperti kampus dan rumah sakit, serta fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, hunian vertikal berkonsep TOD dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat.

Baca juga:  Kantor MUI Ditembaki, Pelaku Ditemukan Tewas

Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta agar pembangunannya dilakukan dengan menjalin kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, yakni Kementerian PUPR, Perumnas dan PT KAI.

“Hunian yang terintegrasi dengan transportasi massa itu yang diperlukan. Tidak semua orang pakai mobil, semuanya beli mobil, sehingga macet di mana-mana. Saya kira jangka panjang ini contoh yang baik,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan ada 81 juta warga generasi milenial dengan status yang berbeda, belum mendapat fasilitas rumah.

Baca juga:  Sekarga Desak Jokowi Restrukturisasi Direksi Garuda

Di saat yang sama, total penduduk di perkotaan sudah mencapai 56,7 persen, sedangkan penduduk desa 43,3 persen. “Wilayah kota akan semakin padat dan menantang dalam mengatur transportasi dan hunian untuk masyarakat. Karena itu, kami dengan Kementerian PUPR berinisiasi untuk mengkoordinasikan seluruh BUMN, Perumnas, Adhi Karya dan tentu PT Kereta Api yang punya lahan seperti kawasan hari ini,” kata Erick. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *