Gubernur Bali, Wayan Koster didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada saat menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (13/2). (BP/Ist)

DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan komitmen untuk peningkatan sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Sinergi dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Gubernur Koster juga mengungkapkan dukungan nyata Pemerintah Provinsi Bali pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Di Bali, produk lokal adalah prioritas kita seperti tenun endek, yang saya dorong terus penggunaannya,” ujar Gubernur Koster saat menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (13/2).

Baca juga:  PDIP Denpasar Ajukan Koster Cagub, Cawagub Ada Dua Nama

Didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, Ketua DPD PDIP Bali ini berharap pembinaan dari BPKP bagi lembaga-lembaga keuangan tingkat desa di Bali agar bisa makin digencarkan ke depannya, mengingat besarnya potensi ekonominya, terutama di tingkat desa adat. “Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) di Bali sangat bagus berjalan di Bali, karena didukung pula dengan aturan adat, sehingga sangat potensial dikembangkan,” tandas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini,

Baca juga:  Embung Tak Efektif, Sudah Hujan Tak Terisi Air

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur menyampaikan bahwa secara umum Bali relatif baik dalam penilaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu berada di indeks level 3. Hal ini berarti kemampuan APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan. Serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Indeks ini termasuk yang terbaik di Indonesia. “Saya harap ke depan Bali bisa masuk level 4,” tegasnya.

Baca juga:  Masyarakat Diimbau Gunakan Hak Pilih dengan Terapkan Prokes

Masykur juga mengatakan BPKP akan melaksanakan workshop yang akan diikuti seluruh desa di Bali terkait pengelolaan keuangan pada akhir Februari atau awal Maret 2023 mendatang. Kepala BPKP Pusat direncanakan akan hadir. Terkait produk lokal Endek Bali, Masykur sangat mendukung pengembangan produk tenun tradisional Bali tersebut. Terlebih secara kualitas, Endek dilihat dari motif sangat indah dengan paduan warna-warna berbahan natural. “Saya sangat senang memakai Endek sejak bertugas di Bali,” ungkapnya. (kmb/balipost)

BAGIKAN