Ilustrasi: Utang luar negeri Indonesia. (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2022 kembali menurun. Jumlahnya menjadi 390,2 miliar dolar AS pada Oktober 2022, dari September 2022 yang sebesar 395,2 miliar dolar AS.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis (15/12), Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan hal itu karena penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun swasta. Secara tahunan, posisi ULN Oktober 2022 pun mengalami kontraksi 7,6 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya, lebih dalam dibanding kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 6,8 persen (yoy).

Sejak Maret 2022 posisi dan pertumbuhan ULN pemerintah konsisten menurun. Pada Oktober 2022 ULN pemerintah tercatat 179,7 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 182,3 miliar dolar AS, sehingga secara tahunan ULN pemerintah turun 12,3 persen (yoy), karena pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi.

Baca juga:  Kasus Positif COVID-19 Meninggal di Bali Bertambah, Positif Juga

Posisi pinjaman juga menurun seiring pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Erwin menjelaskan penarikan ULN pada Oktober 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen).

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Baca juga:  Warisan Budaya Bali di Luar Negeri Segera Direpatriasi

Selain itu, lanjut dia, ULN swasta juga menurun pada Oktober 2022 sebesar 202,2 miliar dolar AS dari September 2022 senilai 204,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta turun 3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 2,2 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Perkembangan itu disebabkan pembayaran neto pinjaman dan surat utang sehingga ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing turun 3,5 persen (yoy) dan 2,9 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 78 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,2 persen terhadap total ULN swasta.

Baca juga:  PJJ Disebut Timbulkan Banyak Dampak Negatif ke Anak

Dengan demikian Erwin menuturkan ULN Indonesia pada Oktober 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.

Struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.

Dalam menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN yang didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. (kmb/balipost)

BAGIKAN